Pemeriksaan terhadap adik kandung Johnny G Plate, Gregorius Aleks Plate, semakin menguatkan dugaan bila kasus BTS BAKTI Kominfo telah memasuki wilayah politik. Patut diduga bila langkah Kejaksaan Agung ini tak lepas dari  desakan PDIP kepada Jokowi untuk segera melakukan reshuffle kabinet.
Pasalnya, pemeriksaan terhadap Gregorius sama sekali tidak terkait kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Â dalam kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G berikut infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 yang diselenggarakan oleh BAKTI Kominfo.
Seperti dalam artikel "Dana BAKTI untuk Adik Johnny Plate bukan Gratifikasi", Kejaksaan Agung memanggil adik kandung Menkominfo Johnny G Plate tersebut atas temuan adanya dua aliran dana perjalanan ke luar negeri dari BAKTI Kominfo kepada Gregorius. Temuan inilah yang sepertinya sedang dimainkan Kejagung untuk menersangkakan Gregorius dengan pasal-pasal terkait gratifikasi.
Padahal, Kejaksaan Agung semestinya juga mengetahui bila biaya perjalanan ke luar negeri tersebut bukan pemberian atau gratifikasi karena adik kandung Johnny Plate tersebut telah mengembalikannya. Tetapi, demi sebuah permainan politik kotor, Kejagung tutup mata.
Pemeriksaan Gregorius Terkait Sikap Politik Nasdem?
Sejak Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres pada 3 Oktober 2022, PDIP gencar mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencopot tiga Nasdem dari kabinet. Ketiganya adalah Mereka adalah Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar; serta Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate.
Namun sampai awal tahun 2023, desakan PDIP itu belum juga ditanggapi oleh Jokowi. Saat ditanya wartawan pada 2 Januari 2023, Jokowi menegaskan agar masyarakat sabar menunggu.
"Tunggu saja. Ditunggu saja," ujar Jokowi saat menjawab pertanyaan wartawan soal reshuffle di kawasan Tanah Abang.
Menariknya meski didesak mundur, alih-alih melunak, kader-kader Nasdem malah unjuk taring. Meski tidak menyebut nama, Johnny Plate misalnya, meminta politisi PDIP untuk tidak merasa seolah-olah presiden yang memiliki hak prerogatif.
"Terlalu banyak politisi saat ini yang merasa seolah olah jadi Presiden dadakan dan mencoba mengatur prerogative rights Presiden. Nggak usah lah itu, tidak perlu membuat ruang publik dan diskursus politik menjadi bising yang tidak bermanfaat," ucap Menkominfo Johnny G Plate pada 5 Januari 2023 seperti yang dikutip Detik.com.
Meski tak menyebut nama, tetapi, publik dengan mudah menebak arahnya. Sebab dua hari sebelumnya Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menyerukan agar dua menteri asal Nasdem, yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Menteri Pertanian, untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Sindiran keras dilontarkan oleh politikus NasDem Irma Suryani Chaniago. Irma menyinggung kasus korupsi bantuan sosial (Bansos) yang membuat Menteri Sosial Juliari Batubara ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juliari merupakan kader PDIP.Â
"Lagipula yang fatal itu menteri yang mencuri uang rakyat lewat bansos kemudian ditangkap KPK!," ujar Irma pada 20 Januari 2023.
Pendeklarasian Anies oleh Nasdem yang disusul desakan reshuffle dari kader-kader PDIP, sementara hubungan Jokowi-PDIP pun kian memburuk telah membuat perang segitiga antara Nasdem-PDIP-Jokowi.
Dalam situasi ini, Jokowi disodorkan pilihan antara mempertahankan atau mencopot kader-kader Nasdem dari kabinet. Mempertahankan kader-kader Nasdem bisa membuat hubungannya dengan PDIP membaik, sebaliknya hubungan Jokowi-Nasdem memburuk. Begitu juga sebaliknya.
Pertanyaan bagi Jokowi, apakah dengan mempertahankan ketiga kader Nasdem akan meluluhkan Surya Paloh? Begitu juga sebaliknya, apakah bila memecat kader-kader Nasdem dan menggantikannya dengan kader-kader PDIP dapat membuat Megawati dan elit-elit PDIP melunak?
Sepertinya tidak. Surya Paloh tidak mungkin mundur dari pencalonan Anies Baswedan karena sama saja dengan melakukan dua kali blunder. Megawati pun sama. Ketua Umum PDIP ini tidak mungkin melunak hanya karena dapat tambahan menteri di kabinet.
Tapi, dari sinyal-sinyal yang disampaikan Jokowi, PDIP sepertinya menganggap Jokowi lebih memilih bersama Nasdem ketimbang berangkulan dengannya. Karena itulah, Kejaksaan Agung yang banyak dianggap sebagai proxy PDIP dimainkan. Anggapan ini tidak berlebihan sebab Jaksa Agung ST Burhanuddin adalah adik kandung politisi PDIP TB Hasanuddin.
Kedekatan Jaksa Agung dengan PDIP ini sempat menjadi sorotan. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). misalnya, menuding pemilihan ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung berbau politis. MAKI menduga Burhanuddin dipilih sebagai Jaksa Agung karena kedekatannya dengan PDIP..
"Saya menduga pilihan kepada Burhanuddin sebagai Jaksa Agung karena faktor kedekatan dengan tokoh atau pengurus partai, yaitu adik kandung dari TB Hasanuddin," kata Boyamin dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo.co pada 23 Oktober 2019.
Desak Jokowi ReshuffleKabinet, PDIP Maikan Kejagung?
Dalam seminggu terakhir ada dua peristiwa penting. Pertama dibentuknya Sekretariat Bersama (Sekber) Perubahan dari tiga partai, PKS, Nasdem dan Demokrat pada 27 Januari 2023. Sekber ini dibentuk untuk memenangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Peristiwa kedua adalah diundangnya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh oleh Jokowi ke Istana Negara pada 26 Januari 2023 atau sehari sebelum pembentukan Sekber Perubahan.
Pada hari pembentukan sekber, Kejaksaan Agung yang dianggap sebagai proxy PDIP memeriksa Gregorius Aleks Plate yang notabene adik kandung Sekjen Nasdem Johnny G Plate pada hari yang sama dengan pembentukan Sekber Perubahan.
Tidak seperti undangan Jokowi kepada Surya Paloh yang bisa dilaksanakan secara mendadak, pembentukan sekber oleh tiga parpol dan pemeriksaan adik kandung Johnny Plate pastinya sudah direncanakan jauh hari sebelumnya.
Faktanya, baik pemanggilan Surya Paloh ke Istana maupun pemeriksaan Gregorius oleh Kejaksaan Agung sama sekali tidak mengubah sikap politik Nasdem. Nasdem tetap bergeming pada keputusannya, yaitu mencalonkan Anies Baswedan. Bahkan, Nasdem melangkah lebih maju dengan bersama-sama Demokrat dan PKS membentuk sekber.
Namun, PDIP seolah tak mau kehilangan momentum. Partai berlambang banteng moncong putih ini terus mendesak reshuffle kabinet dengan menunggangi rumor bahwa Jokowi akan mengumumkan perombakan kabinet pada Rabu Pon yang jatuh pada 1 Februari 2023. Ini adalah rumor kesekian yang disemburkan terkait reshuffle. Sebelumnya, beredar rumor tentang pengunduran diri Johnny G Plate dari jabatannya sebagai Menkominfo.
Karenanya, jika melihat pada waktunya, besar kemungkinan waktu pemeriksaan terhadap Gregorius pun disesuaikan dengan waktu pembentukan sekber dan mendekati hari Rabu Pon, Maka tidak salah jika muncul kecurigaan bila pemeriksaan terhadap adik kandung Johnny Plate ada yang mengorkestrasikannya.
Sayangnya, pengorkestrasian pemereriksaan terhadap Gregorius kelewat dipaksakan. Akibatnya, Kejagung mengesampingkan adanya fakta bahwa Gregorius telah mengembalikan dana perjalanan ke luar negeri yang diberikan oleh BAKTI Kominfo.
Dalam kacamata politik, upaya Kejagung dalam mencari "lubang" demi sebuah framing negatif terhadap Nasdem memang tidak salah. Toh, stigma Kejagung sebagai proxy PDIP sudah demikian melekat. Terlebih Kejagung juga sudah kebal terhadap sorotan miring yang disampaikan banyak pakar hukum.
Sebaliknya, masih dengan menggunakan kacamata politik, pemeriksaan terhadap Gregorius justru dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Nasdem. Dengan menggunakan jaringan media yang dimilikinya, Nasdem bisa memframing bila pemeriksaan terhadap adik kandung Johnny G Plate sebagai cara main kayu PDIP demi mendesak Jokowi mereshuffle kabinet.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
