Desakan Reshuffle belum Digubris Jokowi, PDIP "Main Kayu"?

Dalam seminggu terakhir ada dua peristiwa penting. Pertama dibentuknya Sekretariat Bersama (Sekber) Perubahan dari tiga partai, PKS, Nasdem dan Demokrat pada 27 Januari 2023. Sekber ini dibentuk untuk memenangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Peristiwa kedua adalah diundangnya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh oleh Jokowi ke Istana Negara pada 26 Januari 2023 atau sehari sebelum pembentukan Sekber Perubahan.

Pada hari pembentukan sekber, Kejaksaan Agung yang dianggap sebagai proxy PDIP memeriksa Gregorius Aleks Plate yang notabene adik kandung Sekjen Nasdem Johnny G Plate pada hari yang sama dengan pembentukan Sekber Perubahan.

Tidak seperti undangan Jokowi kepada Surya Paloh yang bisa dilaksanakan secara mendadak, pembentukan sekber oleh tiga parpol dan pemeriksaan adik kandung Johnny Plate pastinya sudah direncanakan jauh hari sebelumnya.

Faktanya, baik pemanggilan Surya Paloh ke Istana maupun pemeriksaan Gregorius oleh Kejaksaan Agung sama sekali tidak mengubah sikap politik Nasdem. Nasdem tetap bergeming pada keputusannya, yaitu mencalonkan Anies Baswedan. Bahkan, Nasdem melangkah lebih maju dengan bersama-sama Demokrat dan PKS membentuk sekber.

Namun, PDIP seolah tak mau kehilangan momentum. Partai berlambang banteng moncong putih ini terus mendesak reshuffle kabinet dengan menunggangi rumor bahwa Jokowi akan mengumumkan perombakan kabinet pada Rabu Pon yang jatuh pada 1 Februari 2023. Ini adalah rumor kesekian yang disemburkan terkait reshuffle. Sebelumnya, beredar rumor tentang pengunduran diri Johnny G Plate dari jabatannya sebagai Menkominfo.

Karenanya, jika melihat pada waktunya, besar kemungkinan waktu pemeriksaan terhadap Gregorius pun disesuaikan dengan waktu pembentukan sekber dan mendekati hari Rabu Pon, Maka tidak salah jika muncul kecurigaan bila pemeriksaan terhadap adik kandung Johnny Plate ada yang mengorkestrasikannya.

Sayangnya, pengorkestrasian pemereriksaan terhadap Gregorius kelewat dipaksakan. Akibatnya, Kejagung mengesampingkan adanya fakta bahwa Gregorius telah mengembalikan dana perjalanan ke luar negeri yang diberikan oleh BAKTI Kominfo.

Dalam kacamata politik, upaya Kejagung dalam mencari "lubang" demi sebuah framing negatif terhadap Nasdem memang tidak salah. Toh, stigma Kejagung sebagai proxy PDIP sudah demikian melekat. Terlebih Kejagung juga sudah kebal terhadap sorotan miring yang disampaikan banyak pakar hukum.

Sebaliknya, masih dengan menggunakan kacamata politik, pemeriksaan terhadap Gregorius justru dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Nasdem. Dengan menggunakan jaringan media yang dimilikinya, Nasdem bisa memframing bila pemeriksaan terhadap adik kandung Johnny G Plate sebagai cara main kayu PDIP demi mendesak Jokowi mereshuffle kabinet.