Sikap Golkar ini menarik. Di satu sisi terus menggelindingkan wacana pemakzulan terhadap, namun disisi lain mendesak Jokowi merombak kabinetnya.
Tapi, itulah politik besar kecilnya ancaman celah pemakzulan tergantung pada elit-elit yang memainkannya. Pemakzulan terhadap Jokowi karena penarikan surat pengajuan pengangkatan Budi Gunawan bisa dibesarkan, bisa juga dikecilkan.
Padahal, ketika itu posisi Jokowi tidak bersalah karena pemilihan Budi Gunawan sebagai Kapolri pada 10 Januari 2015 dilakukan sebelum Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tiga hari kemudian.
Pasca Perppu Ciptaker, Jokowi Lebih Butuhkan Nasdem
Karena ketidaksalahannya saja Jokowi terancam dimakzulkan, apalagi jika Jokowi dinilai benar-benar sepenuhnya melanggar konstitusi dengan mengeluarkan Perppu Ciptaker.
Atas dugaan pelanggaran konstitusi ini, nasib Jokowi benar-benar sangat tergantung pada sikap politik elit-elit parpol, termasuk Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Sebab, Surya bisa saja mengonsolidasikan kekuatan parlemen untuk mengancam posisi Jokowi.
Dan, perlu diperhatikan juga, keluarnya Perppu Ciptaker saat Indonesia memasuki tahun politik yang garis finish-nya pada 14 Februari 2024. Memasuki tahun ini, parpol pasti berupaya keras meraih suara dengan menampilkan sikap kritisnya. Gerindra yang ditinggal pemilihnya lantaran Prabowo bergabung ke kabinet, berpotensi balik badan dan mengancam posisi Jokowi. Begitu juga dengan PPP dan PAN.
Di luar parlemen, aksi unjuk rasa yang mengusung penolakan Perppu Ciptaker diperkirakan terjadi di sejumlah daerah. Jika berkaca pada aksi demo yang mengusung isu serupa sepanjang Oktober 2020, isu penolakan Perppu Ciptaker pada 2023 berpotensi mengguncang stabilitas politik. Goncangan politik yang terjadi pada tahun politik pasti berpotensi mengubah sikap partai koalisi terhadap Jokowi.
Bahkan, kalaupun wacana pemakzulan terhadap Jokowi dihentikan dan guncangan politik berhasil diredam, Nasdem tetap dibutuhkan Jokowi untuk melancarkan pembahasan Perppu Ciptaker menjadi UU Ciptaker di DPR.
Jadi, pasca keluarnya Perppu Ciptaker, Nasdem justru dibutuhkan Jokowi. Karenanya, jika reshuffle benar-benar dilakukan, sangat kecil kemungkinan seluruh  menteri asal Nasdem akan dicopot dari jabatannya.Â
Dan seperti yang ditulis di sini "Reshuffle Kabinet: Blunder Jokowi bila Copot Menkominfo Johnny G Plate" posisi Johnny G Plate tidak akan diusik.
Â
