Pasca Perppu Ciptaker, Posisi Menkominfo Johnny G Plate Kian Kokoh

Memasuki tahun 2023 yang disebut-sebut sebagai tahun politik, suhu politik tanah air kian memanas. Diterbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022 dan reshuffle kabinet menjadi dua isu yang ramai dibincangkan semenjak awal penanggalan 2023.

Jika isu reshuffle kabinet lebih ditujukan ke arah pencopotan tiga menteri asal Partai Nasdem, isu Perppu Ciptaker diterpakan ke arah pemakzulan Presiden Joko Widodo.

Diisukan akan Dicopot, Menkominfo Johnny G Plate Malah Unjuk Taji  

Sebenarnya, isu pencopotan Johnny G Plate dari jabatannya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika sudah berulang kali dihembuskan baik oleh kubu koalisi maupun kubu oposisi. Namun, berkat kinerjanya yang memuaskan, sampai detik ini Sekjen Partai Nasdem ini masih aman di posisinya.

Belakangan, pasca deklarasi pencapresan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem pada 3 Oktober 2022, posisi Johnny G Plate dan dua kader Nasdem lainnya kembali digoyang. Dalam isu ini, kader-kader PDIP-lah yang paling lantang bersuara. 

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat, misalnya, malah menyarankan dua menteri asal Nasdem, yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Menteri Pertanian, untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Saran Djarot tersebut berlanjut dengan beredarnya oleh rumor yang menyebut Johnny G Plate mundur dari posisinya sebagai Menkominfo.

Diisukan mengundurkan diri, Johnny G Plate buka suara. Katanya, sampai hari ini, 5 Januari 2023, dirinya masih menjalankan tugas sebagai Menkominfo. Rumor ini sengaja disebarluaskan melalui sejumlah aplikasi percakapan. Menurut informasi ini, Johnny Plate akan menemui Jokowi untuk menyatakan mundur sebagai menteri. 

"Mengingat informasi terkait dengan tugas kami sebagai Menkominfo RI yang telah beredar secara luas di masyarakat khususnya dalam media sosial. Maka dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini kami masih melaksanakan tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh bapak Presiden sebagai anggota kabinet Indonesia Maju," kata Johnny melalui pesan singkat yang diterima oleh Detik pada 5 Januari 2023.

Johnny menilai lebih baik semua pihak fokus pada pembangunan nasional. Serta bergotong royong menghadapi tantangan global.

"Saat ini lebih baik fokus pada penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional yang membutuhkan stabilitas politik, soliditas nasional dan kegotong-royongan bangsa dalam menghadapi tantangan yang besar akibat perubahan situasi geopolitik global," ujarnya.

Tak hanya membantah rumor miring tentang pengunduran dirinya, Johnny pun menyerang balik pihak-pihak penyembur rumor. Menariknya serangan rumor yang yang dibombardirkan ke dirinya, dibalas Johnny dengan sindiran halus."Politisi rasa presiden", sindir Menkominfo Johnny G Plate.

"Terlalu banyak politisi saat ini yang merasa seolah olah jadi Presiden dadakan dan mencoba mengatur prerogative rights Presiden. Nggak usah lah itu, tidak perlu membuat ruang publik dan diskursus politik menjadi bising yang tidak bermanfaat," sindirnya.

Lebih dari itu, sebagai yang mendapat amanat sebagai menteri yang membidangi komunikasi dan informatika, Johnny tetap menunjukkan sikap profesionalnya dengan terus bekerja.

Pada 4 Januari 2023, misalnya, Menkominfo Johnny G. Plate melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) di kawasan Greenland International Industrial Center Deltamas, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Proyek yang sudah berjalan dua bulan sejak groundbreaking ini ditinjau secara mendadak untuk mengetahui perkembangannya. Saat melakukan peninjauan, Menkominfo meminta pembangunan dilakukan sesuai rencana dan standar internasional.

Menariknya, PDN merupakan salah satu proyek strategis nasional yang menjadi perhatian Presiden Jokowi. Dengan meninjau proyek PDN, secara simbolis Johnny Plate bukan saja mengirim sinyal kepada masyarakat bahwa dirinya tidak terpengaruh oleh isu reshuffle, tetapi juga tetap menunaikan amanat yang diberikan oleh Presiden Jokowi.

"Nasdem bukan desertir politik dan akan terus berpolitik secara rasional dan realistis. Yang buat bising sama dengan tidak memberikan dukungan pada pemerintah dan bahkan dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan," tegas Johnny Plate pada kesempatan yang berbeda.

Pernyataan Johnny G Plate ini bukan sekadar menegaskan sikap politik Nasdem yang disebut Johnny rasional dan realistis, melainkan juga serangan balik ke arah PDIP yang karena pernyataan-pernyataannya terkait reshuffle justru mengganggu roda pemerintahan. 

Jokowi yang Hampir Dimakzulkan Gegara Pilih Budi Gunawan

Pasca meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja alias Perppu Ciptaker, Presiden Jokowi terancam dimakzulkan.

Sebab, Perppu Ciptaker merupakan pelanggaran konstitusi lantaran melabrak putusan MK terhadap Undang-undang Ciptaker. Pelanggaran Konstitusi ini disebabkan karena Perppu Ciptaker merupakan pengganti UU Ciptaker yang oleh MK dinyatakan inkonstitusional bersyarat pada November 2021. MK pun menegaskan UU Ciptaker cacat formal.

Untuk itu, MK memberi waktu selama dua tahun kepada pemerintah dan DPR untuk memperbaiki UU Ciptaker, Jika tidak, UU Ciptaker dinyatakan inkonstitusional.

Sejumlah kalangan menyebut, penerbitan Perppu Ciptaker sebagai perbuatan melawan hukum sekaligus pembangkangan terhadap konstitusi. Ada juga yang mengatakan Jokowi dengan cara sangat kasar telah memaksakan kepentingan kelompok tertentu dengan memaksakan dalih "kegentingan yang memaksa".

Dengan demikian, Jokowi dinilai secara terang-terangan telah melanggar konstitusi dan sumpah jabatan yang diucapkannya saat pelantikannya sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2019.

Pemakzulan Presiden memang tidak mudah. Selain itu juga memerlukan waktu yang sangat panjang. Namun demikian, celah pemakzulan selalu ada tergantung pada sikap elit partai politik.

Jika melongok ke belakang, Jokowi sempat akan dimakzulkan pada 2015. Ketika itu Jokowi melakukan blunder politik dengan menarik kembali surat pengajuan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri yang dikirimnya ke DPR RI.

DPR yang ketika itu sudah menyetujui Budi Gunawan sebagai Kapolri menyatakan keberatannya. Penarikan surat tersebut dinilai sebagai sebuah pelanggaran konstitusi.

Di sisi lain, jika Jokowi tidak menarik kembali suratnya dan meneruskan tahap pencalonan Budi, maka Jokowi pun bisa dimakzulkan karena dinilai telah melakukan tindak tercela dengan mengangkat Kapolri yang berstatus tersangka kasus korupsi.

Singkatnya, kala itu Jokowi bagaikan menerima buah simalakama. Menarik surat yang otomatis membatalkan pengajuan Budi sebagai Kapolri, ia bisa dimakzulkan, Meneruskan pencalonan Budi Gunawan pun bisa dimakzulkan.

Saat berbincang dengan penulis di Istana Negara pada 19 Mei 2019, Jokowi mengatakan dirinya hanya bisa pasrah.

Namun, entah bagaimana isu pemakzulan tehadap Presiden Jokowi perlahan lenyap. Koalisi Merah Putih (KMP) yang kala itu memosisikan diri sebagai kelompok oposisi pun tidak lagi mengusik Jokowi lewat isu Budi Gunawan. Belakangan, Golkar yang merupakan salah satu pentolan KMP merapat ke kabinet Jokowi. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham masuk menggantikan Khofifah Indar Parawansa sebagai Menteri Sosial. Berikutnya kader PPP 

Golkar memang telah mendesak reshuffle kabinet sejak Mei 2015 atau ketika wacana pemakzulan tengah panas-panasnya. 

"Reshuffle itu semuanya hak prerogratif Presiden. Tentu Reshuffle ini diharapkan segera, kami tahu sudah enam bulan para menteri menjalankan program. Ada hal-hal yang saya lihat beberapa menteri perlu jadi evaluasi dan diharapkan semua ada di kantong Presiden," ujar Setya pada 7 Mei 2015 sebagaimana dikutip CNNIndonesia.com.

Sikap Golkar ini menarik. Di satu sisi terus menggelindingkan wacana pemakzulan terhadap, namun disisi lain mendesak Jokowi merombak kabinetnya.

Tapi, itulah politik besar kecilnya ancaman celah pemakzulan tergantung pada elit-elit yang memainkannya. Pemakzulan terhadap Jokowi karena penarikan surat pengajuan pengangkatan Budi Gunawan bisa dibesarkan, bisa juga dikecilkan.

Padahal, ketika itu posisi Jokowi tidak bersalah karena pemilihan Budi Gunawan sebagai Kapolri pada 10 Januari 2015 dilakukan sebelum Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tiga hari kemudian.

Pasca Perppu Ciptaker, Jokowi Lebih Butuhkan Nasdem

Karena ketidaksalahannya saja Jokowi terancam dimakzulkan, apalagi jika Jokowi dinilai benar-benar sepenuhnya melanggar konstitusi dengan mengeluarkan Perppu Ciptaker.

Atas dugaan pelanggaran konstitusi ini, nasib Jokowi benar-benar sangat tergantung pada sikap politik elit-elit parpol, termasuk Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Sebab, Surya bisa saja mengonsolidasikan kekuatan parlemen untuk mengancam posisi Jokowi.

Dan, perlu diperhatikan juga, keluarnya Perppu Ciptaker saat Indonesia memasuki tahun politik yang garis finish-nya pada 14 Februari 2024. Memasuki tahun ini, parpol pasti berupaya keras meraih suara dengan menampilkan sikap kritisnya. Gerindra yang ditinggal pemilihnya lantaran Prabowo bergabung ke kabinet, berpotensi balik badan dan mengancam posisi Jokowi. Begitu juga dengan PPP dan PAN.

Di luar parlemen, aksi unjuk rasa yang mengusung penolakan Perppu Ciptaker diperkirakan terjadi di sejumlah daerah. Jika berkaca pada aksi demo yang mengusung isu serupa sepanjang Oktober 2020, isu penolakan Perppu Ciptaker pada 2023 berpotensi mengguncang stabilitas politik. Goncangan politik yang terjadi pada tahun politik pasti berpotensi mengubah sikap partai koalisi terhadap Jokowi.

Bahkan, kalaupun wacana pemakzulan terhadap Jokowi dihentikan dan guncangan politik berhasil diredam, Nasdem tetap dibutuhkan Jokowi untuk melancarkan pembahasan Perppu Ciptaker menjadi UU Ciptaker di DPR.

Jadi, pasca keluarnya Perppu Ciptaker, Nasdem justru dibutuhkan Jokowi. Karenanya, jika reshuffle benar-benar dilakukan, sangat kecil kemungkinan seluruh  menteri asal Nasdem akan dicopot dari jabatannya. 

Dan seperti yang ditulis di sini "Reshuffle Kabinet: Blunder Jokowi bila Copot Menkominfo Johnny G Plate" posisi Johnny G Plate tidak akan diusik.