Dissenting opinion Hakim Mulyono Dwi Purwanto dalam perkara korupsi PT Asabri bukan saja menuai apresiasi dari sejumlah guru besar hukum pidana dari perguruan tinggi ternama melainkan juga membuka mata publik akan ketidakjelasan dalam hukum di tanah air. Selain itu, pendapat berbeda Hakim Mulyono juga sedikit banyaknya membongkar ketidaktelitian atau ketidakhati-hatian jajaran kejaksaan.
Hakim Mulyono merupakan salah seorang hakim anggota yang menyidangkan empat mantan petinggi PT Asabri. Keempatnya adalah Direktur Utama (Dirut) PT Asabri periode 2012-2016 Mayjen Purn Adam Rachmat Damiri, Dirut PT Asabri periode 2016-2020 Letjen Purn Sonny Widjaja, Kepala Divisi Keuangan dan Investasi PT Asabri periode 2012-2015 Bachtiar Effendi, dan Direktur Investasi dan Keuangan PT Asabri periode 2013-2019 Hari Setianto.
Dissenting Opinion Hakim Mulyono dalam Perkara Korupsi Asabri Senafas dengan Putusan MK
Sesuai Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, pada 2016 Mahkamah Konstitusi telah mencabut frasa "dapat" pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Â
Dalam putusan yang diketok palu pada 25 Januari 2016 tersebut, MK mendalilkan  kata 'dapat' dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, kata "dapat" juga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Dengan demikian, delik korupsi dalam UU Tipikor yang sebelumnya merupakan delik formil berubah menjadi delik materil. Delik materiil ini mensyaratkan adanya akibat, dalam perkara korupsi, unsur kerugian keuangan negara harus dihitung secara nyata/pasti.Â
Dengan keluarnya Putusan MK tersebut, frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" pada UU Tipikor ditafsirkan harus dibuktikan dengan kerugian keuangan negara yang nyata (actual loss), bukan potensi atau perkiraan kerugian keuangan negara (potential loss).
Dalam dissenting opinion-nya, Mulyono menegaskan bahwa Rp 22,7 triliun yang disebut-sebut sebagai kerugian negara dalam perkara korupsi PT Asabri, potential loss bukan actual loss.
"Berdasarkan BPK kerugian negara Rp 22,788 triliun yang berasal jumlah saldo yang dibeli atau diinvestasikan pada efek setelah dikurangi penjualan atau redemption saldo 31 Desember 2019 sebelum laporan audit selesai 31 Maret 2021 sehingga metode yang dipakai adalah total loss," ujar Hakim Mulyono dalam sidang pembacaan vonis perkara kasus korupsi PT Asabri yang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat pada 4 Januari 2022 seperti yang dikutip Liputan6.com.
Dengan demikian, dissenting opinion Hakim Mulyono telah senafas dengan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016.Â
Dissenting Opinion Hakim Mulyono Buktikan Ketidakhati-hatian Jaksa Perkara Korupsi Asabri
