Dalam tempo singkat, foto terbakarnya Bouazizi memviral lewat Twitter. Apinya membakar kemarahan rakyat Tunisia. Seketika rakyat Tunisia turun ke jalan memprotes pemerintah Tunisia. Gelombang protes terus membesar. Meski telah berupaya semaksimal mungkin, Presiden Tunisia Ben Ali yang telah berkuasa selama 23 tahun pun menyerah dan menyatakan lengser dari singgasananya pada 14 Januari 2011.
"Api Bouazizi" terus menjalar dari Tunisia ke berbagai negara Arab lainnya. Mesir, Libya, Yaman, dan Suriah terbakar. Satu persatu pemimpin yang telah menguasai negaranya selama puluhan tahun digulingkan atau terancam digulingkan. Dan, sampai saat ini "api Bouazizi" yang telah menciptakan Arab Spring itu masih terus menjalar.
Gelombang protes rakyat Tunisia pastinya tidak terjadi tanpa ada situasi atau kondisi yang mendahuluinya. Demikian juga dengan rakyat Mesir, Libya, Yaman, dan Suriah. Sebelum Bouazizi membakar dirinya sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan di negaranya, rakyat Tunisia pastinya sudah merasakan situasi yang sama. Adanya persamaan rasa senasib sepenanggungan inilah yang kemudian mendorong rakyat Tunisia turun ke jalan untuk mendesak mundur presidennya.
Sebelumnya pasti tidak seorang pun yang berpikir kalau rontoknya negara-negara di Timur Tengah diawali oleh kemarahan seorang pedagang kaki lima yang mengakhiri hidupnya dengan membakar diri. Artinya, semua kemungkinan bisa terjadi, termasuk yang terkait dengan perlakuan aparat negara terhadap PKL saat pemberlakuan PPKM darurat.
Menggulingkan presiden tidak harus dilakukan dengan senjata. Presiden Tunisia mundur bukan karena todongan senjata. Demikian juga dengan Presiden Mesir Hosni Mubarak. Keduanya mengundurkan diri setelah tidak sanggup lagi menguasai situasi negaranya yang terus memburuk. Demikian juga dengan yang pernah terjadi di Indonesia.
Tidak seorang pun dari Presiden RI yang mundur karena todongan moncong senjata. Soekarno dimundurkan oleh MPRS. Soeharto melengserkan dirinya sendiri. Gus Dur dimakzulkan oleh MPR. Namun demikian, sebelum ketiganya terguling, ada satu peristiwa yang sama, yaitu memburuknya situasi negara yang ditandai turunnya rakyat ke jalan.
Antisipasi Insiden "Bouazizi" di Masa PPKM Darurat, Ini yang bisa Dilakukan Menkominfo Johnny Plate
Menurut Pasal 40 poin 2a UU No 19 tahun 2016 yang mengubah UU No 18 tahun 2008 tentang ITE menyebutkan, "Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
Selanjutnya, dalam Pasal 40 poin 2b disebutkan, "Dalam melakukan pencegahan, pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum."
Pada akhir Agustus 2019, kerusuhan bernuansa SARA meletus di Papua. Kerusuhan yang bermula dari aksi unjuk rasa mahasiswa asal Papua di Malang dan Surabaya ini terjadi di sejumlah daerah, seperti di Jayapura, Fakfak, Manokwari, Sorong, dan Papua.
Kerusuhan tersebut bukan saja mengakibatkan kerusakan pada gedung-gedung perkantoran, seperti kantor Telkom, kantor pos, SPBU, Lapangan Borasi, Gedung DPRD Papua Barat, Bandara Domine Eduard Osok, kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) yang berlokasi di Jalan Raya Abepura, dan masih banyak lagi yang lainnya, melainkan juga 32 korban tewas dan 37.000 pengungsi.
Ketika itu, Kemenkominfo menutup akses internet di wilayah Papua dan Papua Barat. Keputusan yang diambil setelah setelah pihak Kementerian Kominfo berkoordinasi dengan penegak hukum dan instansi terkait tersebut bertujuan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan di Papua.
