Jika Jokowi takut pada opini yang dilontarkan oleh sekelompok orang yang mengaku-ngaku sebagai ksatria antikorupsi, itu sama saja Jokowi telah terikat pada ketakutan. Dan, itu tidak benar.
Di mata Ramaparasu, para ksatria dipandang sebagai kelompok munafik. Karenanya, dari kitab ke kitab, dari kitab Ramayana, kitab Arjuna Wiwaha, dan Mahabarata, Ramaparasu menghabisi para ksatria yang dinilainya sebagai racun peradaban.
Seperti halnya Kurawa, kelompok yang mengaku-ngaku antikorupsi ini jumlahnya lebih besar dari jumlah kelompok masyarakat yang benar-benar secara tulis ingin menguatkan KPK dan membersihkan KPK dari kepentingan politik, intrik, klik, dan friksi di tubuh KPK.
Sebagaimana juga Kurawa, kelompok mengaku-ngaku antikorupsi ini kerap membuat kegaduhan. Mereka menyerang siapa saja yang berseberang dengan kepentingannya. Ketika BPK menyatakan menemukan kerugian negara dalam pembelian lahan Sumber Waras, kelompok in langsung melancarkan pembunuhan karakter kepada Ketua BPK dan juga BPK sebagai institusi. Begitu juga ketika Tempo merilis berita yang mereka anggap merugikan kepentingan politik mereka. Tanpa ampun, Tempo dihabisi.
Pandawamemenangi revolusi Baratayudha bukan karena menang dalam jumlah. Di banding Kurawa, Pandawa kalah angka dalam jumlah kerajaan yang mendukungnya. Kalah juga dalam jumlah ksatria sakti yang berdiri dibelakangnya. Tapi, Pandawa memiliki kebenaran. Â
Sebagai negarawan, Jokowi tidak perlu takut pada opini yang dibentuk oleh kelompok orang yang mengaku-ngaku ksatria antikorupsi. Apalagi, dalam berbagai kasus, terutama kasus yang menyeret nama Ahok. sudah sangat jelas, jika teriakan pemberantasan korupsi yang digaungkan oleh kelompok ini tidak lepas dari kepentingan politik.
Mendukung KPK bukan berarti menolak segala upaya untuk merevolusinya. Mendukung KPK bisa juga dilakukan dengan mendorong pembentukan Komite Etik untuk memeriksa para Komisaris KPK.
Bukankah usulan pembentukan Komite Etik juga pernah digagas oleh mantan penasehat KPK Abdullah Hehamahua saat muncul rumor konflik di antara para petinggi KPK menyangkut kasus Sumber Waras..
Sekarang, takdir pemberantasan korupsi ada di tangan Jokowi sebagai kepala negara. Dan, keputusan dibekukan atau tidaknya KPK akan menentukan takdir bangsa ini. Jokowi tidak perlu ragu mendukung Fahri dan Hendri yang menggagas pembekuan KPK.
Nyalakanlah api suci. Bersihkanlah KPK dari kepentingan politik, intrik, klik, dan friksi yang meracuninya.
Gatot Swandito
Rakyat yang Tidak Jelas & Pendongeng Hitam
