"Dicari sampai dapat. Panglima TNI sudah akan mencari," tambahnya (Sumber: KOMPAS.COM).
Hal serupa juga disampaikan Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman. Marciano meminta TNI untuk bertanggung jawab.
"Masalahnya sudah lama dan saya rasa pihak berwenang harus evaluasi itu. Dokumen-dokumen itu tidak boleh bocor kepada mereka yang tidak berkepentingan. Dokumen-dokumen itu harusnya enggak boleh keluar." ujar Marciano di Istana Negara, Jakarta, pada Senin 9 Juni 2014 (Sumber: KOMPAS>COM)
Menariknya,Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan, bocornya Surat Keputusan DKP bukan menjadi kewenangannya.
"Itu bukan domain Panglima TNI," ungkap Moeldoko pada 9 Juni 2014.
Moeldoko pun kemudian menambahkan, soal bocornya surat DKP tersebut nantinya akan ditangani, tetapi bukan oleh dirinya. Dia mengungkapkan jika persoalan tersebut merupakan urusan politik sehingga dia tidak akan masuk ke ranah politik.
"Soal DKP itu nanti ada yang menanganinya. Ini urusan politik dan Panglima TNI tidak mau masuk ke konteks politik, nanti Panglima TNI menjadi terseret ke ranah politik. Prajurit TNI tidak akan terlibat dan memihak," ujar Moeldoko (Sumber: KOMPAS.COM).
Sementara, mirip dengan kubu Prabowo, lewat Juru Bicara Istana, Julian Aldrin Pasha, SBY yang menjadi salah seorang penandatangan surat keputusan DKP hanya menyayangkan bocornya dokumen pemberhentian Prabowo. Dan, tidak ada satu pen media yang memberitakan tentang SBY yang menyangkal kebenaran dokumen DKP tersebut.
Dan, setelah lebih dari 3 tahun berlalu, secara resmi tidak pernah diketahui kebenaran dari dokumen yang fotonya beredar tersebut. Demikian juga dengan pengunggah pertamannya.
Soal Pemecatan Prabowo, Fadli Zon Benar
Tetapi, terkait dengan pemenangan pemilu, kebenaran dari dokumen tersebut tidak perlu dipersoalkan lagi. Toh, sekalipun dokumen tersebut benar, tetap saja tidak berdampak terhadap elektabilitas Prabowo. Singkatnya pemanfaatan isu ini sudah mentok.
