Isu pemecatan atau pemberhentian Prabowo selalu memanas setiap jelang pemilu. Menariknya, isu ini sebenarnya tidak mempan alias tidak berdampak bagi elektabilitas Prabowo.
Pada awal Juni 2014 atau jelang Pilpres 2014 media sosial dihebohkan dengan menyebarnya 4 foto dokumen yang disebut sebagai Surat bernomor KEP/03/VIII/1998/DKP.
Dalam dokumen yang berisi pertimbangan atas berbagai pelanggaran yang dilakukan Prabowo  tersebut, DKP (Dewan Kehormatan Perwira) menilai tindakan Prabowo tidak layak terjadi dalam kehidupan prajurit dan kehidupan perwira TNI serta merugikan kehormatan Kopassus, TNI-AD, ABRI, bangsa, dan negara.
"Sesuai dengan hal-hal tersebut di atas, maka Perwira Terperiksa atas nama Letnan Jenderal Prabowo Subianto disarankan dijatuhkan hukum administrasi berupa pemberhentian dari dinas keprajuritan," demikian isi dokumen yang fotonya beredar lewat media sosial tersebut.
Dari foto juga diketahui jika dokumen tersebut ditandatangani pada 21 Agustus 1998 oleh 7 petinggi TNI AD. Di antaranya, Subagyo HS sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Susilo Bambang Yudhoyono, Agum Gumelar, Djamari Chaniago, Ari J Kumaat, Fachrul Razi, dan Yusuf Kartanegara.
Ada yang bertanya kenapa dokumen itu baru disebarkan pada 2014 atau jelang perhelatan Pilpres 2014 di mana Prabowo maju sebagai capres, kenapa bukan pada 2009 di mana Prabowo maju sebagai cawapres yang mendampingin capres Megawati Soekarnoputri.
Jawabannya sederhana saja. Pada Pilpres 2009, elektabilitas SBY di atas 70%. Jadi, hanya sebuah hal yang mustahillah yang mampu membuat SBY terjungkal. Sementara pada Pilpres 2014, elektabilitas pesaing tunggal Prabowo, Jokowi, paling banter hanya 35%.
Dalam Pilpres 2014, meski digempur dengan isu HAM, eletabilitas Prabowo melesat tajam, dari yang paling banter hanya 23% menurut rilis survei menjadi lebih dari 47% versi real count KPU.
Karena tidak berdampak, seharusnya Prabowo tidak perlu memusingkan diri dengan isu ini. Toh, isu pelanggaran HAM berupa penculikan dan penyiksaan akitivis hanya menjadi perhatian bagi sejumlah kecil pemilih.
Berapa banyak jumlah calon pemilih yang berlatar belakang akitivis HAM, pemerhati HAM, korban dan keluarga korban, termasuk mantan aktivis HAM seperti Rachland Nashidik yang sekarang menjabat Wasekjen Partai Demokrat?
(Ada yang menarik dari Rachland tentang Intel Belanda bertato mawar pada betisnya)
