Mitos yang Bakal Dihadapi Gatot Nurmantyo Kalau Dicapreskan
Sekalipun masih menjabat sebagai Panglima TNI, sosok Gatot ini menarik karena oleh sebagian masyarakat diposisikan berhadapan dengan Presiden Jokowi. Persepsi ini sangat menguntungkan Gatot jika nantinya berhadapan langsung dengan Jokowi. Persoalannya, bagaimana cara untuk tetap menempatkan Gatot pada “orbitnya”?
Menempatkan Gatot tetap di garis edarnya di masa pensiunnya bukanlah persoalan mudah. Karena selama ini, mantan Panglima TNI yang masih bersinar hanya Jenderal (Purn) Wiranto. Bahkan, mantan Panglima TNI asal AD seperti Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto, Jenderal (Purn) Djoko Santoso, dan Jenderal (Purn) Moeldoko nyaris tidak pernah terdengar beritanya lagi.
Persoalan menarik lainnya adalah, belum pernah ada Presiden RI yang pernah menjabat sebagai Panglima TNI. SBY yang belum pernah memegang pucuk komando di TNI malah sanggup dua kali mengalahkan Wiranto, mantan Panglima ABRI sekaligus mantan atasannya di kemiliteran. Di sini jelas, pernah menjabat sebagai Panglima TNI bukanlah jaminan bagi Gatot untuk memenangi Pilpres 2019.
Tetapi, itu baru mitos. Bahkan, mitos itu baru dikreasikan lewat artikel ini.
Kalau melihat masa awal pensiunnya yang jatuh pada Maret 2018, maka masa pensiun Gatot hanya berselang 1 tahun dari pagelaran Pemilu 2019. Jadi, pada saat menyerahkan tongkat komando kepada penggantinya, Gatot belum kehilangan momentum untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitasnya.
Sebelumnya pun, hanya Laksamana Agus Suhartono yang pensiun jelang setahun sebelum pemilu digelar. Agus memasuki masa pensiunnya sebagai Panglima TNI pada 30 Agustus 2013 atau hanya berselang beberapa bulan sebelum Pemilu 2014 dilangsungkan.
Meski, sama-sama berselang setahun dari pagelaran pasta demokrasi, Gatot lebih beruntung ketimbang Agus. Gatot mendapatkan momentum yang tidak dimiliki oleh Panglima TNI lainnya. Titik awal momentum itu jatuh ke tangan Gatot sejak aksi-aksi massa yang digelar selama Oktober 2016-Desember 2016.
Apa Langkah Jokowi untuk Menghambat Gatot Nurmantyo?
Sebagai capres petahana, Jokowi tentunya memegang penuh kekuatan politik. RUU Pemilu dengan pasal-pasal PT yang menabrak akal sehat manusia waras di mana pun adalah salah satu contohnya. Dimasukkannya aturan ambang batas persyaratan capres-cawapres merupakan cara cerdik Jokowi untuk menghambat munculnya capres-capres yang berpotensi menyainginya.
Selain pemberlakuan PT, Jokowi pun akan menggunakan segala kekuasaannya untuk menghambat munculnya sosok yang dapat menyainginya, apalagi sampai berpotensi mengalahkannya.
