Soal Medsos, Apakah Polri Berani Menindak Para Pendukung Jokowi?

Masalahnya, bukan pada didiamkannya laporan masyarakat atas cuitan akun @tbayupatti, tetapi munculnya persepsi ketidakadilan dalam masyarakat. Maka tidak heran, ketika Jokowi memerintahkan Polri untuk menindak tegas pelaku kejahatan medsos, banyak netizen yang meragukan efektifitas perintah tersebut. Hal ini karena netizen beranggapan Polri tidak mungkin sanggup menindak tegas ulah kriminal medsos yang dilakukan oleh para pendukung Jokowi.

Jokowi mengatakan 132 juta atau sekitar 52 % penduduk Indonesia termasuk kategori pengguna internet aktif. Dan 129 juta di antaranya memiliki akun medsos aktif. Maka tidak heran kalau penyalahgunaan internet sangat berpotensi mengancam persatuan bangsa. Tidak heran juga kalau Jokowi memerintahkan Polri untuk menindak tegas pelaku kejahatan medsos.

Masalahnya, dalam sejumlah isu-isu penting, aparat hukum justru terkesan melakukan pembiaran. Contohnya, kasus larangan jilbab oleh BUMN yang dicuitkan oleh Dwi, pelintiran jumlah TKA asal Tiongkok, cuplikan Jokowi Undercover” yang selama setahun berkeliaran di Facebook., dll. Belum lagi kasus beras plastik yang sempat ditangani Polri, tapi sudah tidak jelas lagi kelanjutannya.

Isi cuitan Dwi harus dituntaskan. Tetapi, laporan atas akun @tbayupatti pun harus ditindaklanjuti. Bukankah dua ujaran yang dicuitkan oleh pemilik akun tersebut sama-sama berpotensi memecah belah bangsa. Kalau Polri hanya menuntaskan kasus Dwi, tanpa menindaklanjuti laporan atas @tbayupatti, maka persepsi masyarakat kalau hukum di era Jokowi sangat tebang pilih akan semakin menguat.

Lepas dari itu, ada satu pertanyaan yang menggelitik. Kenapa Polri terkesan kurang sigap dalam menangani ujaran-ujaran kebencian yang berpotensi menimbulkan konflik sosial? Bukankah banyak dari pengujar kebencian itu beridentitas jelas atau mudah ditelusuri. Apalagi salah satu netizen yang dikenal kerap melontarkan fitnah pernah diundang oleh Kapolri pada akhir November 2016 lalu.