Mohon tunggu...
Gatot Swandito
Gatot Swandito Mohon Tunggu... Administrasi - Gatot Swandito

Yang kutahu aku tidak tahu apa-apa Email: gatotswandito@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Politik

Meski Sudah Bawa Nama Besar UI, Propaganda Pemenangan Ahok Tetap Saja Berantakan

2 Agustus 2016   11:31 Diperbarui: 2 Agustus 2016   11:36 1092
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Kemudian, menurut media, Ahok berada di peringkat teratas cagub yang paling diingkan masyarakat Jakarta. Artinya, keinginan masyarakat jakarta itu diwakili oleh para pakar pilihan LPP UI. Pertanyaannya, bagaimana opini para pakar itu bisa mewakili pilihan masyarakat Jakarta?

Tidak jelas, apakah media tidak menginfomasikan hasil survei itu secara keseluruhan atau LPP UI yang tidak mengungkapkan secara keseluruhan hasil surveinya. Karena dalam berbagai survei yang mengunggulkan Ahok, masyarakat dengan sangat mudah menemukan kejanggalan-kejanggalannya. Contohnya, survei CSIS. Dari survei CSIS itu diketahui tingkat kesukaan cagub berada di atas tingkat popularitasnya. Ini benar-benar janggal dan tidak masuk akal. Karena tingkat popularitas biasanya lebih tinggi dari tingak-tingkat apapun, termasuk elektabilitas. Misalnya, tingkat popularitas Rhoma Irama 98 % tetapi tingkat elektabilitasnya berkisar di angka 2 %.

Sudah hasil surveinya ngaco, media pun memelintirnya. Metrotvnews, misalnya, media corong kampanye Ahok ini memelintir tingkat popularitas menjadi tingkat elektabilitas. Tentu saja dengan plintiran ini tingat elektabilitas melambung setinggi langit.

Menariknya, Hamdi mengatakan responden tidak terpengaruh dengan kasus Sumber Waras (SW). Dalam kasus SW BPK mengungkapkan adanya kerugian negara. Sementara KPK menyatakan tidak ditemukannya tipikor. Kedua lembaga ini telah mencapai kesepakatan untuk menghormati keputusannya masing-masing. Dengan demikian, bisa disimpulkan, Ahok tidak melakukan korupsi dalam pembelian RS SW, di sisi lain  Ahok telah merugikan keuangan negara. Artinya, para pakar UI yang bergelar profesor dan doktor itu tidak mempermasalahkan tokoh yang telah merugikan keuangan negara untuk kembali menduduki jabatan publik.

Tetapi, apapun itu, apakah etis kalau LPP UI mengklaim opini para pakar itu mewakili penilaian warga Jakarta? Empat tahun lalu, LSI tidak mengklaim hasil surveinya sebagai penilaian rakyat Indonesia. LSI tetap menegaskan kalau hasil surveinya itu sebagai pendapat opinion leader. Terlebih, pengalaman telah membuktikan kalau pilihan pakar atau opinion leader tidak mempengaruhi penilian publik atas seorang tokoh. Prabowo yang nyaris tidak masuk sebagai capres justru maju sebagai capres dan hampir berhasil memenangkan Pilpres 2014. Sedangkan Mahfud MD yang memiliki skor tertinggi atau paling layak capres malah menjadi Ketua Tim Pemenangan Prabowo. 

Dan, sekali lagi propaganda untuk memenagkan Ahok kembali berantakan.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun