Demokrasi menghimpun semua rakyat atau dibatasi separuhnya saja. Aristokrasi mengikutsertakan separuh penduduk, atau hanya terpusat dalam jumlah yang kecil dan tidak dapat dipastikan. Bahkan bentuk Kerajaan pun bisa terbagi. Â Bilamana perlu agar di dalam negara jumlah hakim tertinggi berbanding terbalik dengan jumlah warga negara, maka sebagai akibatnya pemerintah demokratis adalah yang paling sesuai dengan negara kecil; bentuk Aristokrasi untuk negara yang sedang besarnya; dan bentuk monarki untuk negara yang besar.
Rousseau menyebutkan bahwa kekuasaan yang paling baik adalah kekuasaan legislatif dan eksekutifnya menyatu. Bagi kekuasaan yang membuat hukum, adalah tidak baik untuk melaksanakannya juga, dan juga tidak baik bila lembaga rakyat memalingkan mata dari pandangan umum dan menyerahkan pada objek khusus. Dikatakan juga bahwa tidak ada yang lebih berbahaya dari kepentingan pribadi yang mempunyai pengaruh atas segala urusan umum, dan penyalagunaan hukum oleh pemerintah merupakan kejahatan yang lebih kecil dibandingkan dengan kecurangan para pembuat undang-undang yang menjadi konsekuensi sempurna dari pandangan perorangan.
Jika menggunakan kata "Demokrasi" dalam artian yang tepat, mungkin tidak ada atau tidak pernah ada yang menghendaki eksistensi pemerintah seperti itu. Karena hal ini dianggap bertentangan dengan norma alami yang wajar, maka jumlah yang besar akan memerintah dan yang lebih sedikit diperintah. Rousseau menyebutkan dalam bukunya bahwa pemerintah yang mutlak menganggap dirinya terbaik adalah pemerintah yang dapat meningkatkan jumlah warganya serta melipatgandakannya, asal saja segala sesuatunya sama, tanpa menggunakan peralatan ekstern apapun, tanpa naturalisasi orang-orang asing dan tanpa menerim penduduk baru serta warga negara bertambah dan berlipat ganda.
Buku IV
Pada bagian pertama buku ini, Rousseau menyebutkan bahwa kehendak umum tidak dapat dihancurkan atau dikorupsi, karena pada dasarnya kehendak umum itu akan selalu tetap konstan, tidak dapat diubah dan senantiasa murni. Namun demikian disebutkan bahwa, kehendak umum dapat ditempatkan lebih rendah dari kehendak lain yang mendominasinya.
Semua uraian yang terdahulu jelas mengungkapkan bahwa cara menghantarkan permasalahan umum merupakan kriteria paling baik untuk menilai moralitas serta kesejateraan negara hukum. Dalam perbandingan pada derajat persesuaian yang berlaku dalam majelis yaitu semakin opini mendekati kebulatan suara; kehendak umum akan semakin dominan; sementara kegaduhan, percecokan dan perdebatan yang berkepanjangan mewarnai pengaruh kekuasaan kepentingan pribadi dan situasi negara yang sedang menurun.
Pada tindakan lain yang lebih hebat dari lingkaran tersebut, kebulatan suara menyatakan dengan resmi: warga negara kemudian begitu tenggelam kedalam perhambaan sehingga mereka tidak mempunyai kebebasan atau kehendak apapun. Ketakutan serta bujukan kemudian membuat mereka mengubah suaranya ke dalam suara aklamasi. Mereka kehilangan keberanian untuk berbicara, sebaliknya mereka justru memuja dan mengutuknya.
Rousseau pada bagian ini menyebutkan bahwa hanya terdapat satu hukum yang menghendaki persetujuan dengan suara bulat. Dalam hubungan tersebut yang ia maksudkan ialah kesepakatan sosialnya karena persentuhan sosial sipil adalah yang paling sukarela dari semua Tindakan. Jika sekiranya ada seseorang yang melawan kesepakatan sosial, maka perlawanan mereka itu tidak diartikan kesepakatan sosial tadi sebagai Tindakan syah, tetapi hanya merintanginya, termasuk orang-orang asing yang terdapat diantara para warga negara.
Ia juga menyebutkan bahwa kelompok oposisi sebenarnya tidak dapat bebas bilamana mereka tunduk pada hukum, karena pada dasarnya mereka tidak pernah mengizinkan atau menyetujui terhadap hukum itu. Kondisi ini oleh Rousseau disebut sebagai masalah yang tidak disebutkan secara jujur, karena warga negara mengizinkan atau menyetujui pada semua hukum yang telah disahkan meskipun terdapat oposisi.
