Jokowi Telisik, Koruptor Terusik Asetnya Diusik

Bukan cuma menerapkan pajak yang 'receh' atau malah nihil pajak, tax heaven countries juga peduli betul untuk mengamankan aset mereka yang diendapkan di perbankan mereka. Saking menjaga keamanan aset itu, jangankan pejabat negara lain yang ingin meminta untuk dibuka informasi kepemilikan rekening dari seseorang, bahkan dewa yang minta sekalipun tidak akan mungkin bisa dikabulkan. 

Catat ini, di Cayman Island, malah berlaku siapa saja yang menanyakan atau kepo banget dengan rekening seseorang, malah bisa ditangkap dan diproses secara hukum formal yang berlaku di sana. Bujuk bunenggg ... baru nanya doang udah diserempet jeruji penjara!

Semangat Internasional Kejar Aset Koruptor

Pada April 2013 lalu, negara-negara yang tergabung dalam G-20 dan OECD sebenarnya sudah mengupayakan secara bersama-sama, untuk mendesak otoritas perbankan terutama di kalangan tax heaven countries, untuk memberi kelonggaran terhadap banking system yang diterapkan. Kelonggaran ini bukan dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, melainkan justru sebaliknya. 

Agar, otoritas perbankan ini mau bekerjasama membantu negara-negara luar yang membutuhkan informasi atas kepemilikan rekening seseorang maupun perusahaan, yang mengendapkan dana di perbankan tax heaven countries tersebut.

Standar untuk membuka informasi rekening ini didesakkan G-20 dan OECD kepada masyarakat global, demi membantu pelacakan dan pengembalian aset seseorang maupun perusahaan yang 'ngumpet' demi penggelapan pajak, pun 'ngumpet' demi tak terendus sebagai uang hasil mereka korupsi maupun lelaku kriminil lainnya.

Pertukaran informasi perbankan secara otomatis - bersama mitra perjanjian kerjasama - seperti ini, diserukan G-20 dan OECD sejak lima tahun lalu, dengan rincian agar segera masyarakat global menerima secara dan menerapkan Konvensi Multilateral tentang Bantuan Administratif Timbal Balik dalam Masalah Pajak (Mulatilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters). Ini merupakan kerangka kerja untuk saling berbagi data perbankan.

Patutlah Indonesia bersyukur, Presiden Joko Widodo teramat concern dengan pemberantasan korupsi berikut penegakan hukumnya. Sehingga agenda besar memburu aset pelaku korupsi hingga ke tax heaven countries sekalipun, kini sedang gencar dilakukan. Ya memang, apalah arti seorang "Jokowi" kalau tiba-tiba ingin memburu aset koruptor ke luar negeri, pastilah tembok penghalangnya super duper hebat! 

Makanya, dengan desakan dunia internasional dan semangat kebersamaan termasuk kipran dan peran Jokowi didalamnya, perlahan tapi pasti, niat mulia mengejar aset tikus-tikus kantor atau para koruptor semakin terus menemukan titik terang.

Malah ketika itu, pernah pengamat perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center, Darussalam mengatakan, era kerahasiaan bank akan berakhir pada 2018. Ya, tahun ini, mustinya. Didahului pada 2017 kemarin, melalui pemberlakuan program Sistem Pertukaran Informasi Otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI). Sekali lagi, ini merupakan bentuk komitmen sesuai dengan hasil pertemuan pimpinan negara-negara G-20 pada KTT di Antalaya, Turki. Implementasinya, untuk membuka informasi dan data perbankan termasuk pajak dan transaksi keuangan dari wajib pajak (WP) antar negara.

Inilah bentuk reformasi keuangan global, dimana Presiden Joko Widodo mewakili Indonesia turut berperan didalamnya. Melalui pertukaran otomatis, setiap rekening WP yang berada di negara lain, dapat langsung terendus dan terlacak oleh otoritas pajak. Performa Jokowi memainkan peran di fora internasional dalam menguliti jeroan aset koruptor di luar negeri, tentu tak lepas kaitannya dengan kecemerlangan kinerja Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.