Refleksi Hardiknas, 795 Ribu Siswa SD Terancam Bangunan Sekolah Roboh di Banten

o o oOo o o

Bagaimana mencermati kondisi pendidikan di Banten?

Dua tahun terakhir, kami fokus pada persoalan infrastruktur sekolah dasar (SD) di Banten, khususnya di Kabupaten Serang. Infrastruktur bangunan sekolah di Banten, masih jadi persoalan yang besar. Jadi secara fisik, cuma ada sekitar 33% bangunan sekolah tingkat dasar yang dalam keadaan baik.

Bicara sekolah rusak itu adalah juga bicara ancaman bahaya sekolah roboh bagi siswa-siswi yang ada di Banten. Meskipun kalau bicara soal kewenangan provinsi, maka domain mereka adalah menangani tingkat SMA/SMK atau sekolah khusus, tetapi kalau bicara pendidikan dasar yang harusnya terpenuhi di Banten, masih ada sekitar 795 ribu siswa-siswi SD (dari total sekitar 1 jutaan siswa-siswi) yang terancam bahaya bangunan sekolah roboh.

Jumlah sebaran bangunan sekolah rusak itu ada di mana saja?      

Dari delapan kabupaten/kota se-Banten, sebaran lokasi tingkat kerusakan bangunan SD didominasi oleh tiga kabupaten yaitu Lebak, Pandeglang, dan Serang.

Direktur Eksekutif Pattiro Banten, Ari Setiawan. (Foto: Dokpri. Ari Setiawan)

Kota Tangerang Selatan relatif lebih baik ya?

Benar. Karena cakupan wilayahnya juga kecil dan jumlah sekolahnya juga enggak terlalu banyak. Kalau Tangsel cukup lumayanlah infrastrukturnya. Karena selain dari pemerintah kotanya, mereka juga banyak disupport oleh kalangan swasta melalui dana CSR. Beda dengan tiga kabupaten (Lebak, Pandeglang, dan Serang) tadi, yang belum bisa memaksimalkan hal seperti yang sudah dilakukan Kota Tangsel.

Mengapa terjadi begitu berlarut-larut gedung bangunan sekolah yang rusak di Banten?

Pertama, faktornya adalah karena pemerintah daerah tidak punya basis data utama terkait dengan jumlah ruang kelas yang rusak se-Banten. Termasuk mendeskripsikan bagaimana tingkat kerusakannya, apakah ringan, sedang, atau berat. Kendatipun mereka punya Sistem Data Pokok Pendidikan tapi hasil cross check kami menunjukkan bahwa 15% datanya meleset. Misalnya, ada data yang menyebut bangunan sekolahnya rusak, tapi nyatanya bagus. Dan, sebaliknya.

Kedua, komitmen anggaran Pemda untuk perbaikan sekolah rusak. Kecenderungannya, anggaran untuk alokasi rehab bangunan sekolah rusak dari masing-masing Pemda justru malah turun. Contoh, di Kabupaten Serang saja, kalau kita kalkulasi anggaran yang mereka sediakan, kemudian kita hitung dengan jumlah kerusakan terus dibagi dengan masa jabatan kepala daerah, hitung punya hitung mereka butuh waktu tujuh tahunan untuk menyelesaikan persoalan sekolah rusak.