2018, Saatnya Beralih Gunakan BBM Euro-4

Belerang Oksida (SO2)

Oksidan

Klorin

Timah Hitam (Pb)

Dan partikel beracun lainnya.

Kenapa penting melakukan sosialisasi standar emisi Euro - utamanya Euro4 -- ini, adalah karena Indonesia masih akrab dengan Euro2. Dasarnya adalah KepMen LHK No.141 tahun 2003 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor Yang Sedang Diproduksi (Current Production).

Standar Euro untuk Mobil Bensin dan Diesel. (Sumber: ADB 2003)

Tapi kemudian, keluar Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No:S.291/MenLHK/PPKL/PKL.3/6/2016 tanggal 14 Juni 2016 kepada Presiden RI. Inti surat ini berisi tentang: "Pemberlakuan standar Euro4 bagi kendaraan bermotor roda 4 atau lebih diterapkan untuk kendaraan tipe baru pada tahun 2017 dan tahun 2018 untuk kendaraan yang sedang diproduksi".

Kemudian disusul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tanggal 10 Maret 2017 Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, Kategoti N, dan Kategori O, maka mulai tahun 2018 Pemerintah Indonesia menetapkan BBM Euro4 secara bertahap hingga 2021.

Pertimbangan percepatan penerapan Euro4 didominasi pada faktor pencemaran lingkungan, yakni alasan bahwa sebanyak 70 -- 80% penyebab polusi udara di perkotaan adalah akibat emisi kendaraan. Makanya, dengan memakai Euro4 akan mengurangi secara signifikan hidrokarbon di udara, sekaligus membuat efisiensi bahan bakar.

Sejumlah warga di Jalan Prof Dr Satrio, Jakarta mengenakan masker. (Foto: kompas.id)

Terkait masalah pencemaran lingkungan ini, data WHO 2016 malah sudah menempatkan Jakarta dan Bandung dalam sepuluh kota dengan pencemaran udara terburuk di Asia Tenggara.

Sementara data Greenpeace Indonesia menyebutkan, pada semester pertama 2016, tingkat polusi udara Jakarta sangat mengkhawatirkan yaitu berada pada level 4,5 kali dari ambang batas yang ditetapkan World Health Organization (WHO), dan tiga kali lebih besar dari standar yang ditetapkan Pemerintah Indonesia.