Penyandang Disabilitas Kritisi Janji Kampanye Pilkada Jakarta

Lantas apa saja perbaikan layanan bagi penyandang disabilitas di Jakarta?

Telak-telak Jonna menyebut, trotoar jalan raya yang semakin ramah penyandang disabilitas, termasuk dirinya yang tunanetra. 

“Setidaknya, sejak 2014, trotoar di Jakarta semakin ramah penyandang disabilitas. Sangat bermanfaat bagi kami yang buta, karena ada guiding block dam yellow line yang mampu menjadi panduan bagi tongkat penuntun kami yang tidak dapat melihat. Hal lain adalah, program layanan yang diluncurkan Ahok dan sangat membantu mobilitas kami para penyandang disabilitas. Program layanan itu dinamakan 'TransJakarta Cares'. Artinya, step by step layanan bagi penyandang disabilitas di Jakarta semakin ‘melompat’ lebih baik,” urai Jonna.

Trotoar ramah penyandang disabilitas di Jakarta. (Foto: ANTARA)

Jonna juga mencontohkan bagaimana Ahok begitu peduli dengan pemberdayaan penyandang disabilitas ini. “Ketika Pertuni berulang tahun ke-50 pada 2016 kemarin, kami meluncurkan program “AYO SEKOLAH”, khususnya bagi anak-anak usia sekolah yang mengalami kebutaan atau menyandang disabilitas fisik dalam hal ini tunanetra. Ketika “AYO SEKOLAH” ini diluncurkan, spontan Ahok, sebagai Gubernur DKI Jakarta memerintahkan kepada seluruh jajarannya agar program “AYO SEKOLAH” disosialisasikan hingga tingkat kelurahan di seluruh ibukota. Tujuannya, mendata anak-anak usia sekolah yang menjadi penyandang disabilitas, khususnya tunanetra, kemudian disekolahkan secara gratis!” seru Jonna.

Apa yang dilakukan Ahok tadi, imbuh Jonna, adalah bentuk dukungan nyata Ahok sebagai gubernur kepada penyandang disabilitas. “Ingat ya, biaya pendidikan anak-anak penyandang disabilitas dibandingkan dengan anak-anak normal itu, jauh lebih besar sekitar 30 sampai 50 persen. Karena, masuk akal dong, anak-anak normal belajar menggunakan buku paket yang sudah tersedia. Sedangkan anak-anak tunanetra, harus menggunakan buku paket khusus yang dicetak menggunakan huruf Braille,” kata Jonna.   

Sekadar info saja, Pertuni adalah organisasi kemasyarakatan tunanetra Indonesia yang didirikan oleh sekelompok tunanetra sejak 1966.

Menanti Bukti Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Bagaimana potret keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap penyandang disabilitas di daerah? Penulis juga mewawancarai Luluk Ariyantiny, Ketua DPC Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Situbondo, Jawa Timur, lewat sambungan telepon (11/2) pagi.

Luluk Ariyantiny, Ketua DPC PPDI Situbondo. (Foto: Dokpri. Luluk Ariyantiny)

Menurut Luluk, kebutuhan mendesak antar setiap Pemerintah Daerah yang harus dipersiapkan untuk menjadikan daerahnya layak dianggap sebagai ramah penyandang disabilitas tentu berbeda-beda. “Hal-hal yang urgent untuk dibangun dan dipersiapkan bagi penyandang disabilitas di Situbondo dengan di Jakarta tentu masing-masing punya perbedaan. Meskipun, isu umumnya akan tetap sama," ujarnya.

Dikatakan Luluk, penyandang disabilitas di Kabupaten Situbondo perlu memperoleh kesempatan memperoleh pendidikan, lapangan pekerjaan, dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan juga berpolitik. Termasuk didalamnya, harapan agar penyandang disabilitas turut dilibatkan dalam perencanaan pembangunan. 

Selama ini penyandang disabilitas kurang dilibatkan, tapi syukur Alhamdulillah, mulai awal 2017 ini, kami sudah dua kali diundang untuk ikut serta aktif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan. Insya Allah, pada Juli nanti, kami dilibatkan lagi dalam Musrenbangdes,” tutur Luluk yang penyandang diabilitas tuna daksa.