Penyandang Disabilitas Kritisi Janji Kampanye Pilkada Jakarta

‘Loncat’ Lebih Baik, Layanan Penyandang Disabilitas di Jakarta

Guna menanggapi pelaksanaan debat terbuka Pilkada DKI Jakarta tahap ketiga yang diantaranya mengangkat isu pemberdayaan penyandang disabilitas, penulis juga mewawancarai Jonna Damanik, salah seorang Ketua DPP Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) yang membidangi Tenaga Kerja dan Kewirausahaan. Wawancara dilakukan melalui telepon (11/2) pagi.

Menurut Jonna, dirinya memberi apresiasi yang tinggi kepada KPUD DKI Jakarta yang sudah memasukkan topik pemberdayaan penyandang disabilitas dalam debat kampanye Pilkada. Meskipun dari tiga pasangan calon yang tampil, belum sepenuhnya memberikan perspektif yang tepat. 

“Jangankan program pemberdayaannya, bahkan untuk menyebut kalimat penyandang disabilitas saja, ada yang masih susah. Saya menilai gradasi ketepatan perspektif mereka dalam memberdayakan penyandang disabilitas masih belum tepat,” ujar penyandang disabilitas tunanetra yang menyebut bahwa isu pemberdayaan penyandang disabilitas makin naik daun seiring pemberlakuan UU Penyandang Disabilitas.

Trotoar ramah penyandang disabilitas di Jakarta. (Foto: suara.com)

Jonna mencontohkan, pernyataan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Cagub nomor urut satu dalam debat kampanye Pilkada DKI Jakarta tahap terakhir, yang menyebut-nyebut bakal menambah dan meng-upgrade jumlah sekolah-sekolah inklusif di ibukota hingga mencapai 800 unit. Pernyataan Cagub Agus tersebut, oleh Jonna, justru dianggap aneh. 

“Bagaimana tidak aneh, yang namanya sekolah-sekolah inklusif itu sudah wajib tersedia pada setiap sekolah negeri dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Ini sesuai dengan aturan Permendiknas No.70 Tahun 2009. Jadi, kalau program Cagub DKI Jakarta nomor urut satu ini hendak membangun dan meng-upgrade hingga sebanyak 800 unit, saya jadi malah tidak paham bagaimana maksudnya. Menurut hemat saya, program seperti demikian adalah aneh,” tutur Jonna.

Sedangkan menanggapi pernyataan Anies Baswedan, Cagub nomor urut tiga, yang menyebut hendak melibatkan penyandang disabilitas dalam setiap proses pengambilan kebijakan terkait pembangunan dan pengembangan ibukota Jakarta, Jonna justru malah melontarkan pertanyaan balik kepada Anies.

“Bagaimana mungkin Anies bisa menyampaikan rencana melibatkan penyandang disabilitas dalam setiap proses penentuan kebijakan di ibukota? Karena, ketika Anies menjabat sebagai Mendikbud --- yang kemudian diganti di tengah jalan dalam perombakan (reshuffle) kabinet ---, kurang ada kebijakan yang memberi kemudahan persyaratan bagi penyandang disabilitas untuk masuk ke Perguruan Tinggi. Alhasil, saya yang tunanetra ini, harus tahu diri untuk tidak bisa kuliah di Perguruan Tinggi dan mengambil program studi Arsitektur,” urai Jonna yang juga menyatakan punya cita-cita menjadi Pilot.

Layanan TransJakarta Cares yang memudahkan mobilisasi penyandang disabilitas. (Foto: suara.com)

Selain itu, Jonna juga mempertanyakan kehadiran Sekolah Luar Biasa (SLB). “Saat ini, banyak SLB untuk jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA. Tapi, saya bertanya, apakah ada SLB untuk jenjang Universitas? Tidak ada! SLB itu justru menjadi sekolah eksklusif yang justru mendegradasi kami para penyandang disabilitas,” katanya.

Khusus menanggapi janji ANIES – SANDI yang bila terpilih nanti akan melibatkan penyandang disabilitas pada setiap pengambilan kebijakan di ibukota, Jonna menanggapinya dengan “dingin”.

“Selama ini, kami sudah diajak terlibat aktif ‘kok. Upaya melibatkan penyandang disabilitas dalam kesempatan bermasyarakat dan membangun daerahnya adalah amanat UU Penyandang Disabilitas. Kami sudah sering dilibatkan, apapun anglepembicaraan dan perencanaannya. Bukankah semboyan dari Sustainable Development Goals adalah NO ONE LEFT BEHIND? Artinya, tidak boleh ada siapapun dari setiap warga yang ketinggalan dalam ikut merengkuh pembangunan berkelanjutan. Semua memang sudah seharusnya dilibatkan ‘kok. Ingat semboyannya: No One Left Behind,” seru Jonna yang tinggal di bilangan Jatinegara, Jakarta Timur.