PERKIRAAN orang bodoh bin idiot bahwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bakal digoyang lewat jalur “konstitusi” akhirnya menjadi kenyataan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) berancang-ancang akan mengeluarkan peraturan surat/formulir dukungan buat calon gubernur perseorangan (independen) harus disertai/ditempeli meterai.
Jika memang draf aturan yang telah disiapkan itu nanti disetujui, maka konsekuensinya, Teman Ahok yang sampai sekarang getol mengumpulkan KTP dukungan buat Ahok, lagi-lagi harus memulainya dari nol.
Hingga siang ini (Selasa 19 April 2016), KTP dukungan yang dikumpulkan Teman Ahok telah mencapai 630.834. Sebelumnya, anak-anak muda itu telah mengumpulkan KTP dukungan untuk Ahok sebanyak 784.977. Namun, karena yang tercantum di formulir baru nama Ahok, maka pengumpulan KTP dukungan yang telah mencapai lebih dari 780.000 itu tidak dilanjutkan.
Teman Ahok – dibantu Muda Mudi Ahok dari Partai NasDem -- memulainya lagi mengumpulkan KTP dukungan dari awal setelah formulir dilengkapi dengan nama calon wakil gubernur Heru Budi Hartono. Dengan militansi yang luar biasa, Teman Ahok berhasil mengumpulkan KTP sebanyak 630.834 (hingga siang ini).
Perolehan KTP dukungan sementara itu melebihi target minimal yang disyaratkan bagi calon perseorangan, yaitu 532.000. Perolehan ini seharusnya sudah cukup bagi politikus dari Partai Gerindra, Habiburokhman, untuk memanjat Monas dan terjun dari ketinggian 132 meter.
Lha, iya, dong! Pasalnya, lebih dari sebulan lalu, laki-laki ini bernazar akan terjun bebas dari Monas jika Teman Ahok berhasil mengumpulkan KTP dukungan yang memungkinkan Ahok maju menuju DKI-1 lewat jalur perseorangan (independen).
Tapi dasar politikus! Ia cuma bisa mengumbar sesumbar. Saat wartawan menagih janjinya kapan akan lompat indah dari Monas, Habiburokhman malah sewot. Tak peduli dengan ingkar janji sang politikus, Teman Ahok terus mengumpulkan KTP dukungan dengan target 1.000.000.
Jika nantinya KPU memberlakukan formulir dukungan buat calon independen harus bermeterai Rp 6.000, maka Teman Ahok mesti menyiapkan Rp 6 miliar! Duit dari mana? Biaya operasional Teman Ahok selama ini hanya berasal dari jualan cindera mata, seperti kaos, gelang, jaket dan sejenisnya.
Tempo hari di kompasiana, saya pernah menulis bahwa Ahok dan para pendukungnya ibarat David yang sedang berhadapan dengan Goliath (pembenci Ahok). KPU dalam ajang pilkada adalah “penguasa” yang bisa mengatur segalanya. Ia bagian dari Goliath yang bernafsu meluluhlantakkan David. KPU punya kuasa untuk mempermainkan konstitusi. Jika ada yang protes, lembaga ini punya wewenang untuk bicara: “memangnya kamu siapa?”
Sebagaimana diberitakan media kemarin, KPU menginginkan surat pernyataan dukungan terhadap calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah (berlaku juga buat pilkada di DKI Jakarta) ditambahkan meterai. Hal itu tercantum dalam draf Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah.
Kompas.com memberitakan, draf itu ditambahkan satu ayat. Dalam Pasal 14 ayat (8) disebutkan bahwa meterai dibubuhkan pada perseorangan, dalam surat pernyataan dukungan dihimpun secara perseorangan atau materai dibubuhkan pada dokumen kolektif per desa, dalam surat pernyataan dukungan dihimpun kolektif per desa.
