Mohon tunggu...
Gan Pradana
Gan Pradana Mohon Tunggu... Dosen - Hobi menulis dan berminat di dunia politik

Saya orang Indonesia yang mencoba menjadi warga negara yang baik.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Sorak-sorak Bergembira Pasca Rio Tersangka

16 Oktober 2015   17:30 Diperbarui: 16 Oktober 2015   17:54 1100
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

SORAK-SORAK bergembira. Itulah yang kini dirasakan dan dilakukan lawan-lawan politik Surya Paloh (Partai NasDem) setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekjen Partai NasDem , Patrice Rio Capella, sebagai tersangka dalam kasus bantuan sosial (bansos) yang melibatkan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujonugroho.

Diakui atau tidak diakui, lawan-lawan politik Surya Paloh – juga mereka yang tidak suka dengan tokoh pluralis ini – berharap mudah-mudahan bos Media Group itu segera diperiksa KPK dan segera ada pengumuman dari lembaga antirasuah itu (biasanya disampaikan oleh Johan Budi) bahwa Surya Paloh terlibat dalam kasus tersebut.

Namun, harapan itu tampaknya belum atau sangat mungkin tidak terwujud, sebab Paloh menyatakan tidak tahu menahu dengan apa yang dilakukan sang sekjen (menerima “uang recehan”/tips dari Gatot sebesar Rp 200 juta) yang disebut-sebut sebagai biaya untuk “mengamankan” Gatot yang masih aktif sebagai petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Banyak orang, terutama mereka yang dekat dengan Paloh, yakin bahwa Surya Paloh tidak mungkin sudi bermain dengan hal-hal seperti itu yang pasti bakal menistakan nama besarnya. Oleh sebab itu, kita pisa pahami jika dia menyatakan prihatin dan sedih manakala kasus yang melibatkan anak buahnya itu terkuak ke publik dan akhirnya Rio ditetapkan sebagai tersangka.

Saat Rio selesai diperiksa sebagai saksi oleh KPK, menjawab pertanyaan pers, Surya Paloh bahkan menyatakan siap dipanggil KPK jika memang KPK mencurigai atau menduga sosoknya berada dalam pusaran kasus Gatot. Info yang berkembang di partai pengusung restorasi itu, Surya Paloh bahkan minta kepada orang kepercayaannya untuk memeriksa orang-orang di sekitar partai yang siapa tahu menerima “upeti” dari Gatot.

Menutup mata terhadap itu semua, para lawan politik NasDem (Surya Paloh) membabi buta mem-bully Paloh dan NasDem dengan berbagai cara melalui media sosial dan media mainstream. Kemarin petang (Kamis 15/10), ada stasiun televisi yang memberitakan kasus Rio yang dibungkus dengan tema/judul: “Nasdem di Pusaran Korupsi.”

Sejumlah media online dan media cetak juga memanfaatkan kasus Rio Capella sebagai rehat untuk mengesampingkan Kode Etik Jurnalistik dan “menghakimi” NasDem/Surya Paloh guna “meyakinkan” publik bahwa Paloh dan partai yang dipimpin tak ubahnya partai terdahulu, seperti Demokrat, PKS, PPP, Golkar yang para petingginya doyan uang haram.

Jika berita-berita yang dikemas media massa di atas bersemangat dalam rangka ikut berpartisipasi memberantas korupsi, kita tentu layak memberikan apresiasi. Pasalnya, korupsi yang telah memenjara dan melumpuhkan bangsa ini memang sudah amat sangat keterlaluan. Korupsi sudah benar-benar mendarah daging dan sel-selnya sudah masuk ke tulang sumsum bangsa.

Tetapi jika semangatnya sekadar balas dendam, sungguh, kita patut prihatin. Saya menduga eforia “sorak-sorak bergembira” yang dikumandangkan para lawan politik Partai NasDem dan khususnya Paloh lantaran mereka sebal dengan gaya berpolitik Partai NasDem yang diakui atau tidak membuat banyak partai dan para tokohnya mati kutu.

Sebagaimana kita ketahui, pasca-pemilu legislatif dan pemilu presiden, Partai NasDem mengeluarkan gebrakan yang tidak populer, seperti:

  1. Menolak dana saksi pemilu legislatif 2014.
  2. Menolak dana bantuan rutin bagi partai politik.
  3. Menolak pembangunan/renovasi gedung DPR yang dianggarkan hingga triliuan rupiah.
  4. Menolak dana aspirasi bagi para anggota DPR.
  5. Tidak memungut uang kepada para anggota Fraksi Partai NasDem, baik yang duduk di DPR-RI, maupun DPRD.
  6. Tidak meminta uang mahar kepada para calon gubernur, bupati dan wali kota.
  7. Menolak dan akan mengembalikan uang tunjangan bagi anggota Fraksi NasDem di DPR.

Diakui atau tidak, kebijakan Partai NasDem di atas secara tidak langsung “menampar” partai-partai politik yang selama ini asyik dengan pemanjaan-pemanjaan seperti itu. Partai NasDem dianggap tidak menghormati solidaritas, sok tahu, dan sok kaya. Ada yang bilang Partai NasDem munafik.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun