Diskursus G Peter Hoefnagels pada Skema "Criminal Policy" di Ruang Publik di Indonesia

Diskursus G. Peter Hoefnagels pada Skema "Criminal Policy" di Ruang Publik di Indonesia

Ega Noviyanti

Pendahuluan

G. Peter Hoefnagels, seorang kriminolog terkemuka asal Rotterdam, telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan konsep "Criminal Policy" atau kebijakan kriminal. Dalam karyanya yang terkenal, Hoefnagels menjelaskan bahwa kebijakan kriminal adalah organisasi rasional dari reaksi sosial terhadap kejahatan. Konsep ini menjadi sangat relevan dalam konteks ruang publik di Indonesia, di mana tantangan kejahatan dan korupsi terus menjadi isu utama. Artikel ini akan membahas makna dari tiap komponen dalam skema "Criminal Policy" menurut Hoefnagels, serta implikasinya dalam konteks Indonesia.

Definisi dan Konsep Kebijakan Kriminal

Hoefnagels mendefinisikan kebijakan kriminal sebagai "the rational organization of social reaction to crime," yang berarti bahwa kebijakan ini merupakan usaha sistematis untuk merespons kejahatan dengan cara yang terencana dan berbasis bukti. Dalam pandangannya, kebijakan kriminal tidak hanya mencakup aspek hukum pidana, tetapi juga melibatkan pendekatan sosial dan pencegahan.

Biografi G. Peter Hoefnagels

wikimedia.org

G. Peter Hoefnagels adalah seorang kriminolog terkemuka yang lahir pada tanggal 30 September 1931 di Rotterdam. Ia dikenal luas karena kontribusinya dalam pengembangan konsep "Criminal Policy" atau kebijakan kriminal, serta fokusnya pada kejahatan kerah putih. Karyanya yang paling terkenal, "White Collar Crime," memberikan wawasan mendalam tentang cara masyarakat dapat merespons dan mencegah kejahatan melalui kebijakan yang terstruktur dan berbasis bukti.Hoefnagels menekankan pentingnya pendekatan multidisipliner dalam memahami dan menangani kejahatan, yang mencakup aspek hukum, sosiologis, psikologis, dan sosial. Ia berargumen bahwa kebijakan kriminal harus dipandang sebagai organisasi rasional dari reaksi sosial terhadap kejahatan. Dalam pandangannya, kebijakan ini tidak hanya melibatkan penegakan hukum, tetapi juga pencegahan dan rehabilitasi.

Skema "Criminal Policy" Menurut Hoefnagels

Ega Noviyanti

Skema "Criminal Policy" menurut G. Peter Hoefnagels terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terkait dan membentuk kerangka kerja untuk menangani kejahatan dalam masyarakat. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai masing-masing komponen:

1. Hukum Pidana (Criminal Law): Ini adalah seperangkat aturan yang menetapkan tindakan mana yang dianggap sebagai kejahatan dan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran tersebut. Hukum pidana berfungsi untuk menjaga ketertiban sosial dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.
2. Kriminologi (Criminology): Kriminologi mempelajari penyebab, dampak, dan reaksi terhadap kejahatan. Melalui pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang berkontribusi pada perilaku kriminal, kebijakan dapat dirumuskan untuk mencegah kejahatan secara lebih efektif.
3. Kebijakan Penal (Penal Policy): Kebijakan ini mencakup strategi dan tindakan yang diambil oleh negara untuk mengendalikan kejahatan melalui sistem peradilan pidana. Ini termasuk penerapan hukuman, rehabilitasi narapidana, dan reformasi hukum pidana untuk memastikan keadilan.
4. Kebijakan Sosial (Social Policy): Kebijakan sosial berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan, diharapkan dapat mengurangi tingkat kriminalitas.
5. Kebijakan Pertahanan Sosial (Social Defence Policy): Ini adalah pendekatan untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan dengan membangun ketahanan sosial dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.
6. Kebijakan Kesejahteraan Sosial (Social Welfare Policy): Kebijakan ini bertujuan untuk menyediakan layanan dasar bagi masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan meningkatkan kesejahteraan sosial, diharapkan dapat mengurangi motivasi untuk melakukan kejahatan.