Harga Beras Adalah"Harga Diri" Bangsa (Sebuah Perangkap Politik "Berbahaya" bagi Jokowi)

Sedari dulu jaring kuasa politik perberasan akan dipegang oleh para mafia beras. Kalau dibongkar pemain utamanya ya itu-itu saja. Tapi anehnya Pemerintah bersama jajarannya tetap saja tidak berdaya menghadapi gurita bisnis raksasa yang terlanjur berurat --berakar sampai pada tingkat bawah. 

Boleh dibilang jaringan sindikat bisnis mereka suda h kadung terlanjur sagat kuat dan menjalar kemana-mana. Bahkan untuk jalur ekspor impor sudah mereka kuasai. Kalu misal mau transaksi hanya tinggal klik saja.

Seharusnya pada saat inilah pemerintah didalam kepemimpinan Jokowi untuk segera meredefenisi kembali tetang konsep "kedaulatan pangan". Karena ini sebagai upaya serius bentuk gerakan ekonomi populis untuk mewujudkan hak dan daulat petani sebagai pemegang kedaulatan pangan yang sesungguhnya. 

Rumusan kedaualatan pangan mensyaratkan keberpihakan dari peran dan posisi Pemerintah untuk merombak paradigma lama yang melihat petani tidak hanya sebagai obyek dari paketan program yang sudah tinggal pakai. Namun petani harus dilhat secra totalitas sebagai kekuatan luar biasa yang harus disatukan tekad dan visinya dalam kerangka kesatuan organik dan menyeluruh.

Petani harus dorong untuk secara bersama-sama membentuk satu kekuatan blok politik rakyat sekaligus  soko guru utama dari sistem bergeraknya perekonomian Nasional.

Konsep kedaulatan pangan tidak bisa dirancang sebagai program karitatif dan mombastis. Karena model bantuan seperti halnya raskin dan BLT (bantuan Langsung Tuna) berdampak melangengkan mentalitas "pengemis" dan "peminta-minta" dalam sekala massif. Pola ini secara tidak langsung menghancurkan karakter dan sikap hidup petani. Jika praktek "model bantuan" terus berlanjut  maka pada  gilirannya hanya menciptakan jutaan kaum tani sebagai "buruh abadi" ditanah air sendiri.

Ada beberapa prasyarat utama untuk memujudkan cita-cita 'kedaulatan pangan" yang sesungguhnya. PertamaPemerintah harus melakukan prakondisi awal yang bertujuan untuk menggeser mindset dan cara pandang petani dari sekedar bertahan hidup dengan segala keterpaksaanya. 

Trend dan tuntutan zaman dengan diberlakukannya sistem "pertanian  organik" harus menjadi sebuh keniscayaan bagi hidup dan penghidupan petani. Karena kemandirian harus berawal dari cara pandang dan sistem berfikir mandiri untuk segera melepaskan ketergantungan produk input barang pabrikan.  Perombakan cara berfikir ini juga harus bersamaan komitmen pemerintah sendiri untuk segera memberikan pendidikan petani dengan aplikasi program kemandirian.

Prakondisi ini juga  sebuah upaya pemetaan ulang seluruh resources basis --basis produksi pertanian di semua zona-zona produktif  yang harus disinergiskan antara kekuatan Geo-politik, Geo-ekonomi yang terintegrasi dengan kekuatan kultur lokal.

Kedua, Pemerintah harus tegas untuk membatasi dan memberikan garis portal kepada pengusaha besar untuk tidak masuk dan memainkan bisnis disektor pangan kususnya polowijo, karena bisnis di zona pangan rentan dimainkan dengan nalar monopoli. Sudah saatnya Pemerintah mengambol kebijakan yang tidak populer dengan mengambil alih secara total kartel bisnis beras yang dikuasai sepenuhnya oleh para mafia beras.

Ketiga membentuk perombakan infrastruktur pertanian dari hulu ke hilir. Mulai produksi pasca Produksi harus dikelola secara kolektif dengan kawalan Pemerintah. Caranya adalah eksistensi koperasi harus dibenahi dan ditata ulang dari tingkkat basis desa sabagai satu pintu managamen keluar-massuknya barang sekaligus penyeragaman harga dasar yang berpihak pada petani.