Menurut tingkat pendidikannya, skor IPAK tertinggi dimiliki lulusan di atas Sekolah Menengah Atas (SMA). Nilainya mencapai 4,02 poin pada tahun ini.
Posisinya diikuti oleh masyarakat yang berpendidikan SMA dengan skor IPAK sebesar 3,93 poin. Sedangkan, masyarakat berpendidikan di bawah SMA memiliki skor IPAK terendah, yaitu 3,88.
Fenomena Korupsi Yang Terjadi Di Indonesia
Kasus Korupsi E-KTP (Elektronik Kartu Tanda Penduduk):Salah satu kasus korupsi besar di Indonesia adalah kasus E-KTP pada tahun 2014. Proyek ini melibatkan penyimpangan dana proyek penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi dan legislatif. Dana proyek disinyalir disalahgunakan dan merugikan negara miliaran rupiah.
Korupsi di Lembaga-Lembaga Pendidikan:Kasus korupsi juga sering terjadi di lembaga pendidikan. Misalnya, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan seringkali disalahgunakan oleh oknum di tingkat sekolah atau distrik untuk kepentingan pribadi.
Korupsi di BUMN (Badan Usaha Milik Negara):Beberapa BUMN di Indonesia juga menghadapi tantangan korupsi. Salah satu contoh adalah kasus korupsi di PT Pertamina (Persero) pada tahun 2018, yang melibatkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan kerugian keuangan bagi perusahaan.
Penyuapan dan Gratifikasi di Aparat Penegak Hukum:Penyuapan dan gratifikasi di kalangan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, juga menjadi perhatian. Kasus di mana penegak hukum menerima suap untuk menghentikan penyelidikan atau mengecilkan hukuman sering kali mencuat ke permukaan.
Pengadaan Barang dan Jasa di Instansi Pemerintah:Kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah juga sering terjadi. Proyek-proyek infrastruktur dan pembelian barang sering menjadi tempat penyimpangan dana dan manipulasi proses pengadaan.
Korupsi di Pengadilan:Ada juga kasus korupsi yang melibatkan hakim dan pejabat di sistem peradilan. Praktik-praktik suap untuk mempengaruhi putusan pengadilan atau memperlambat proses hukum dapat merusak independensi sistem peradilan.
Hubungan Teori Pavlov Dengan Fenomena Korupsi Di Indonesia