Strategi SBY Memerangi ISIS, Sebuah Pendekatan Konstruktivis

Dalam pidato  tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam menghadapi permasalahan militer sekalipun, pemerintahan membutuhkan pendekatan yang tepat dan tidak hanya berasal dari kekuatan militer saja. Hal ini termasuk bagaimana negara dapat mempertahankan posisi mereka dalam pendekatan non militer dengan landasan dari pedoman politik luar negeri masing masing. Pendekatan melalui perspektif konstruktivis tentu dapat menjadi salah satu cara dalam melihat masalah ini secara keseluruhan.

Dalam perspektif konstruktivis, yang menitikberatkan pada peran norma, identitas, dan interaksi antar aktor internasional, langkah-langkah Indonesia di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menghadapi ancaman ISIS dapat dilihat sebagai upaya membentuk norma dan identitas global Islam yang moderat dan damai. Pendekatan ini dilakukan melalui berbagai cara, termasuk diplomasi internasional, keterlibatan aktif di Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan pelaksanaan program deradikalisasi berbasis soft power.

Konstruktivisme berpendapat bahwa keadaan internasional tidak sepenuhnya ditentukan oleh struktur material, melainkan oleh konstruksi sosial berupa norma dan identitas. Dalam konteks ini, pemerintah SBY memanfaatkan identitas Indonesia sebagai negara Muslim terbesar yang moderat untuk memengaruhi persepsi dunia terhadap Islam. Melalui forum-forum internasional seperti OKI, Indonesia aktif menyuarakan pentingnya kerukunan, toleransi, dan perdamaian sebagai nilai-nilai inti Islam. Pernyataan yang tegas terhadap kekerasan yang dilakukan ISIS pada 2014 mencerminkan komitmen Indonesia dalam membentuk norma global bahwa terorisme tidak memiliki tempat dalam ajaran Islam.

Di tingkat domestik, program deradikalisasi yang dilanjutkan pada masa pemerintahan SBY juga mencerminkan pendekatan konstruktivis. Program ini tidak hanya berupaya mengubah perilaku individu yang terpapar ideologi ekstremis, tetapi juga membangun narasi alternatif yang lebih positif tentang Islam. Melalui pendidikan, pelibatan komunitas, dan kerja sama lintas sektor, Indonesia mencoba membentuk identitas kolektif yang lebih inklusif dan damai di antara umat Muslim.

Selain itu, upaya ini menjadi bagian dari implementasi konsep politik bebas aktif Indonesia. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya bereaksi terhadap masalah global, tetapi juga berkontribusi secara aktif dalam membentuk norma-norma internasional yang mendorong kerja sama dan perdamaian. 

Penerapan soft power dan smart power oleh pemerintahan SBY, seperti yang ditekankan dalam berbagai pidatonya, bertujuan untuk mengatasi radikalisasi melalui dialog, berbagai macam diplomasi, dan pemberdayaan masyarakat. Langkah ini sejalan dengan perspektif konstruktivis yang melihat perubahan sosial dan interaksi sebagai alat penting dalam membentuk realitas internasional.