Masyarakat Jaringan, Globalisasi, dan Perubahan Sosial dalam Sub-sistem Masyarakat

Dia mengarahkan perhatian rinci pada teknologi, ekonomi, politik dan kekuasaan, hukum, struktur sosial, budaya dan psikologi, mengamati banyak fenomena jaringan yang dipetakan oleh Castells. Namun, van Dijk membawa analisisnya menggunakan pendekatan ilmu komunikasi yang menghasilkan konsep masyarakat jaringan yang lebih berbeda.

 Menurut pemikiran Van Dijk (2006), masyarakat jaringan (network society) dapat menjelaskan tipe masyarakat baru di mana hubungan sosial diatur dalam teknologi mediatif yang membentuk jaringan komunikasi yang lama kelamaan akan mengganti atau melengkapi hubungan sosial tatap muka (face to face).

 Jika menurut Castells, masyarakat jaringan adalah hasil dari informasionalisme, sebuah paradigma teknologi baru yang diorganisir di sekitar teknologi informasi yang berasal dan menyebar dalam periode sejarah restrukturisasi kapitalisme global.

 Van Dijk (2006) mendefinisikan masyarakat jaringan sebagai formasi sosial dengan infrastruktur jaringan sosial dan media yang memungkinkan modus utama organisasi di semua tingkatan (individu, kelompok/organisasi, dan masyarakat). Jaringan ini semakin menghubungkan semua unit atau bagian dari formasi ini (individu, kelompok dan organisasi).

 Kemudian, jika Castells mengaitkan konsep masyarakat jaringan dengan transformasi kapitalis, Van Dijk melihatnya sebagai akibat logis dari semakin melebar dan menebalnya jaringan secara alamiah dan di dalam masyarakat. Bagi Van Dijk (2006) jaringan telah menjadi sistem saraf masyarakat. Dia melihat jaringan sebagai sesuatu yang terorganisir menurut tingkatan dari kimia, biologis, sampai ke masyarakat. 

Namun, dia melihat bahwa setiap tingkatan secara dinamis saling terkait dalam apa yang disebutnya sebagai mode organisasi heterarkis (heterarchical mode of organization). Setiap tingkatan tersebut, baik tingkat yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah, tidak berada dalam kendali yang satu atau lainnya, tetapi mereka semua saling menentukan. 

Ia berargumen bahwa diperlukan adanya keterlibatan sistem operasi dengan lingkungannya untuk mereproduksi dirinya sendiri, sehingga tidak dimungkinkan adanya dominasi antar tingkatan. Menurutnya, setelah suatu jaringan, yang merupakan kumpulan sistem yang saling tertutup, terlibat dengan sistem lainnya, segala kemungkinan dan kejadian acak dapat terjadi.

 Lalu bagaimana kita dapat menjaga agar digitalisasi menghasilkan transformasi yang baik dan menguntungkan (benefitting) masyarakat? Menurut pendapat penulis, untuk dapat menjaga hal ini, maka dibutuhkan mekanisme kontrol di dalam masyarakat melalui civil society. Civil society telah dianggap sebagai tempat partisipasi di mana warga negara membuat klaim dan berpartisipasi dalam debat bersama tentang peraturan yang telah ditetapkan dan tentang relasi kuasa. 

Menurut Ehrenberg (1999), civil society adalah sebuah masyarakat yang otonom bertindak, dan dapat mengontrol kekuasaan negara dengan sikap kritis, berbasiskan semangat egalitarian, keterbukaan, penghargaan pluralitas, emansipatif, aspiratif, dan partisipatif. 

Sedangkan Barber (1997) menyebut civil society sebagai tempat yang mampu mempromosikan tindakan warga negara yang bertanggung jawab, berkomitmen, mengendalikan pasar, membudayakan masyarakat, dan mendemokratisasi pemerintah.

 Saat ini, dengan adanya revolusi di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta berkembangnya globalisasi yang menghasilkan masyarakat jaringan, telah memaksa ruang publik untuk memperoleh sifat yang lebih kompleks dan lintas batas. Hal ini dapat mengarahkan transformasi domestic civil society menjadi global civil society.