Warga Wadas kembali berduka. Diberitakan saat ini, desa yang terletak di kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah ini kembali menjadi sorotan publik usia video yang dibagikan oleh akun Twitter @wadas_melawan yang memposting suasana terbaru desa Wadas yang dilanda banjir bercampur lumpur coklat.
Tak tanggung-tanggung, akun tersebut memposting 4 video yang memperlihatkan keadaan banjir lumpur yang diduga akibat penambangan batu Andesit. Terlihat, ada warga yang kesulitan melewati jalan yang dipenuhi air lumpur.
Warga Wadas meminta agar pemerintah menghentikan aktivitas penambangan yang merugikan masyarakat sekitar.
"Wadas Banjir Lagi, Pemerintah Harus Batalkan Tambang Andesit Hari ini 8 Juli 2023, banjir kembali melanda desa Wadas. Banjir kali ini tidak hanya air tetapi bercampur dengan lumpur," tulis akun @wadas_melawan pada 8 Juli 2023 yang lalu.
Akibat banjir tersebut, 2 rumah warga menjadi harus menjadi korban genangan air bercampur lumpur itu. "Tambang Andesit ini membawa bencana bagi Warga Wadas, pemerintah harus hentikan tambang Wadas," tegas akun tersebut.
Sebelumnya, desa Wadas pernah menjadi sorotan publik karena konflik antara warda dan aparat pemerintah sekitar. Konflik tersebut terjadi pada Februari 2022 yang lalu. Warga mengecam aktivitas penambangan yang mengancam 27 sumber mata air dan berpotensi merusak lahan pertanian.
Proyak penambangan itu bersadarkan izin Gubernur Jawa Tengah. Dalam SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 509/41/2018, tertulis Desa Wadas dijadikan sebagai lokasi penambangan batuan andesit material pembangunan proyek Bendungan Bener.
Setidaknya, untuk membangun Bendungan Bener, membutuhkan lahan sekitar 145 hektar. Plus 8,64 hektar untuk lahan akses jalan menuju proyek pertambangan. Penambangan dilakukan menggunakan metode blasting atau bahan peledak.
Lantaran menolak aktvitas penambangan, warga juga sempat menjadi korban intimidasi. Menurut LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Yogyakarta, sejumlah warga sempat menjadi korban intimidasi aparat pemetintah. Mulai dari kekerasan verbal, hingga penangkapan warga yang sedang mujahadah di masjid.
Ke Mana Ganjar Pranowo?Â
Alih-alih menyelesaikan masalah, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sendiri nampaknya belum merespon banjir di Wadas akibat aktivitas penambangan tersebut. Bahkan, Ganjar sempat mengurusi daerah lain yang bukan urusannya.
Sebagai kepala daerah, sikap ini tentu saja tak mencerminkan sikap tanggung jawab sebagai pemimpin. Oleh karena itu, wajar jika beragam komentar negatif menyerang kepadanya.
Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi menilai sikap Ganjar sebagai pemimpin sangat tidak etis etika merespon masalah di Jakarta. Sebab, menurutnya, masih banyak masalah yang tengah dialami warga Jawa Tengah, salah satunya adalah warga Wadas sendiri.
"Sampai saat ini, Ganjar Pranowo masih jabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Seharusnya Ganjar fokus urus persoalan di Jawa Tengah ketimbang urus daerah lain. Seperti beberapa waktu lalu turun ke DKI," kata Muslim, dikutip dari politik.rmol.id pada Selasa, (11/7/2023).
Muslim mengatakan Ganjar seharusnya menjadi contoh bagi warganya sendiri. Dia juga menilai sikap Ganjar yang salah karena mengurusi daerah lain yang bukan wewenangnya.
"Ganjar harus memberikan contoh. Pilih jadi capres atau gubernur. Banyak yang harus diurus di Jawa Tengah seperti Wadas dan lainnya, tapi tidak diurus. Malah Ganjar sibuk kampanye dan pencitraan. Itu salah," sambungnya.
Sibuk kampanye
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sendiri memang belakangan ini lebih banyak sibuk terjun ke daerah-daerah lain. Hal ini dilakukan untuk membangun citranya sebagai Calon Presiden RI yang diusung oleh PDIP. Seperti yang dilakukannya di Jakarta ataupun di Banten.
Pada 28 Mei 2023 yang lalu, Ganjar sempat menyambangi Masjid Agung Banten di Serang. Kunjungan tersebut dalam rangka ziarah ke makam Sultan Maulana Hasanudin. Sejumlah relawan pun sempat menyambut kedatangan Gubernur Jateng tersebut.
Safari politik Ganjar ini kemudian dinilai kurang etis, lantaran menggunakan tempat ibadah sebagai kampanye. Sebagian menganggap sebagai ziarah berkedok kampanye jelang Pemilu atau Pilpres 2024.
Sebelumnya, Bawaslu sendiri sempat mengingatkan kepada Capres-capres agar tidak menggunakan rumah ibadah sebagai sarana kampanye terselubung.
"Dari awal saya sampaikan, tolong punya etika dong. Jangan gunakan tempat ibadah sebagai ajang kampanye walaupun belum tahapan kampanye," kata Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI Totok Hariyono.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H