Wasekjen PKB, Syaiful Huda pun memberikan pernyataan senada, bahwa PKB lebih mendukung pemilihan umum dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Guspardi Gaus juga menyayangkan pernyataan yang disampaikan oleh Hasyim, dan menyarankan untuk KPU lebih fokus menjalankan pemilu 2024 sesuai UU yang berlaku.
Selain itu Guspardi juga berpendapat bahwa proporsional terbuka membawa semangat reformasi dan harus dipertahankan agar hak rakyat untuk menentukan wakilnya tidak terampas.
"hak demokrasi rakyat memilih wakil mereka untuk duduk di parlemen seakan dirampas dan juga lari dari semangat reformasi." Jelasnya.
Tetapi Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah memberikan hal berbeda, dan lebih mendukung pemilihan legislatif dilakukan dengan cara proporsional tertutup dan hanya cukup mencoblos gambar partai saja.
"Kami ingin pemilu itu selalu ingin mencoblos gambar partai, karena itulah sesuai dengan kultur kita, tapi kita dipaksa liberal betul melebih Amerika." Ujar Said di Komplek Parlemen
Selain itu ia pun menilai dengan proporsional tertutup akan meminimalisir biaya politik dan politik uang selama pemilu karena caleg tidak perlu kampanye dan partai dapat memilih kader terbaiknya untuk menjadi anggota legislatif.
"Kalau nyoblos tanda gambar, ya sudah kampanye partai, engga perlu duit. Wong kampanye partai kok. Tapi karena 'eh rakyat tolong pilih Said' ya bagi sembako lah, bag inilah, itu kan engga bisa dihindari." Tambah Said.
Sebelum 2009, pemilihan anggota legislatif dilakukan dengan sistem proporsional tertutup sehingga masyarakat hanya memilih parpol, kemudian anggota legislatif yang terpilih ditunjuk. Sistem tersebut berubah di pemilihan umum 2009.
