Menghapus Apotek Rakyat, Solusi Pemberantasan Obat Ilegal?

Menghapus Apotik Rakyat?

Keinginan Kementerian Kesehatan untuk menghapuskan, menghilangkan, sekaligus mencabut izin beroperasi Apotek Rakyat tentu memiliki alasan-alasan yang kuat. 

Langkah selanjutnya adalah bahwa para pemilik Apotek Rakyat diminta meningkatkan statusnya menjadi apotek atau menurunkan jadi toko obat sesuai ketentuan. Jika pilihannya menjadi toko obat berarti tidak bisa menjual obat yang diambil melalui resep dokter. Sebagai toko obat hanya boleh menjual obat bebas dan obat bebas terbatas. Untuk itu diperkirakan masa transisinya antara 3 sampai 6 bulan.

Sementara, pembelaan diri datang dari pihak Himpunan Pedagang Farmasi Pasar Pramuka yang intinya menyebutkan bahwa pengawasan obat di Apotek Rakyat tidak berjalan. Bahkan apoteker pun dianggap bersalah karena hanya mengambil honor bulanan tanpa melakukan pengawasan.

Padahal dari aturan main, semuanya sudah jelas pembagian kerjanya yang antara lain pengawasan perdagangan obat dilakukan oleh Suku Dinas Kesehatan, sedangkan pengawasan mutu dan izin edar adalah urusan Badan Pengawas Obat dan Makanan, sementara izin apoteker, administrasi, dan pengadaan berada di pihak Dinas Kesehatan.

Kembali kepada keinginan untuk mencabut eksistensi Apotek Rakyat, apakah ini solusi yang terbaik? Apakah dengan tidak adanya Apotek Rakyat akan menjamin perdagangan dan peredaran obat akan resmi, legal, dan bertanggungjawab? Hanya saja perlu dicatat bahwa hendaknya pencabutan izin Apotik Rakyat tidak dikaitkan dengan sudah adanya BPJS yang mengelola obat-obat dalam Jaminan Kesehatan Nasional. 

Bagaimanapun, di sana-sini obat-obat suka langka walau sudah ada BPJS. Karena fakta sementara itu, sudah bisa diperkirakan bahwa mayoritas Apotek Rakyat akan berubah menjadi toko obat.

Sedangkan yang menjadi apotek kalaupun ada jumlahnya tidak banyak sebab modal untuk mendirikan apotek tidak sedikit. Oleh karena itu, apakah dijamin tidak ada penjualan obat yang harus diambil dengan resep dokter yang dilakukan secara terselubung? Apakah pengawasan akan berjalan lancar dan tidak terjadi pelanggaran kembali? Masih banyak pertanyaan-pertanyaan hipotesis yang bisa diungkapkan.

Karena pada akhirnya perdagangan obat yang begitu kompleks mensyaratkan pengawasan yang sangat ketat, berkesinambungan, dan penuh disiplin. Sementara obat-obat yang dibutuhkan pasien dan masyarakat harus dijamin ketersediaannya, harganya terjangkau, dan kualitasnya memenuhi syarat. 

Kalau tidak maka perdagangan obat yang tidak resmi, ilegal, dan tidak bertanggungjawab akan muncul kembali dalam bentuk lain. Ini pilihan yang tidak mudah dan dilematis.