Kebijakan tentang Go-Jek dan Transportasi Berbasis Aplikasi

Fleksibilitas:

Idealnya ada semacam fleksibilitas dari suatu kebijakan. Sudah bisa dipastikan bahwa ini merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Kebijakan tetap saja suatu kebijakan dari pemerintah. Kalau sudah menyangkut publik yang dikenal sebagai kebijakan publik, seyogyanya adalah mengutamakan kepentingan publik atau masyarakat.

Walaupun suatu kebijakan publik sarat dengan pendekatan politik, tetapi ada aspek-aspek lain yang patut digarisbawahi seperti aspek sosiologi dan aspek ekonomi. Sayangnya tidak semua aspek-aspek tersebut, politik, sosiologi, dan ekonomi berjalan seiring, setujuan, dan searah. Kalau sudah begini, tentu harus ditimbang dengan hati-hati, seksama, dan teliti apa yang harus menjadi basis utamanya.

Dalam kasus go jek dan angkutan umum berbasis aplikasi, nampaknya pemerintah harus duduk bersama dengan semua pemain dalam bidang ini. Tujuannya adalah mencari titik temu. Kemudian, pemerintah sudah selayaknya mengadakan pendekatan hati-ke-hati dengan para pemangku kepentingan. Sasarannya adalah mencari tahu apa yang menjadi pertimbangan utama tiap pemangku kepentingan.

Resultante dari semua ini adalah suatu kebijakan baru  yang merupakan solusi terbaik, yang kalau perlu merevisi kebijakan-kebijakan terdahulu yang bertolak belakang, berlawanan arah, dan tumpang tindih. Pada akhirnya kembali kepada pemerintahan sekarang apakah akan mendahulukan kepentingan masyarakat yang utamanya adalah masyarakat kelas eknomi bawah dalam hal go-jek dan sejenisnya. Ataukah mengedepankan kepentingan pihak-pihak lainnya. Walau begitu, pemerintah pasti akan bertindak bijak dalam mengeluarkan kebijakan baru. Kita tunggu.

 

Sumber Gambar: dari Sini