Selamat Tinggal KPK?

Tersirat:

Barangkali yang paling seru untuk diperdebatkan adalah apa yang tersirat.  Bagi para pendukung KPK, jelas sekali ada skenario besar di balik layar. Skenario utama yang tersembunyi dari upaya ini. Nampaknya yang menjadi sasaran pertama adalah pelemahan KPK dan berakhir di pembubaran KPK.

Para fans KPK  melihat bahwa kerja KPK belum selesai. Ini dengan terbukti dengan banyaknya kasus korupsi yang sedang diproses KPK. Oleh karena itu wajar bahkan mutlak KPK harus eksis terus dan diperkuat dari berbagai aspek.  Dengan sendirinya upaya sekecil apapun untuk melemahkan KPK  apalagi yang hendak mematikan merupkan tindakan tidak bermoral. Genderang perang memang sudah ditabuh oleh para fans KPK.

Supaya imbang, tentu saja kita harus bertanya kepada mereka yang kritis terhadap KPK. Mereka mengakui bahwa sudah banyak jasa, upaya, dan hasil kerja KPK dalam memberantas korupsi.  Sayangnya korupsi tidak berkurang, bahan merajalela.  Kesimpulannya adalah KPK sulit untuk diandalkan dalam penumpasan korupsi.  Harus ada penguatan dalam tubuh KPK.  Artinya, jika ada celah-celah maka harus segera ditutup. Bahkan yang lebih mendasar lagi adalah bahwa fundamen dari KPK harus diperkuat. Tetapi, apa bisa? Bagaaimana caranya?

Permasalahan utama dari keinginan untuk memperkuat KPK adalah banyaknya para pemangku kepentingan dari KPK. Masing-masing pemangku kepentingan jelas ingin mendahulukan kepentingan sendiri. Celakanya, bukan tidak mungkin terjadi tumpang tindih, gesekan, dan bahkan tabrakan di antara kepentingan-kepentingan tersebut. Masalah ini tidak mudah dicarikan jalan keluarnya.

Fatamorgana:

Upaya memberantas korupsi memang sulit. Bagi yang optimis, pasti ingin ditambahnya efek jera bagi para koruptor. Tapi faktanya korupsi tetap merajalela. Barangkali KPK harus diperkuat di semua lini sehingga mampu melaksanakan fungsinya memberantas korupsi. Sedangkan bagi yang pesimis, sejak awal melihat bahwa upaya memberantas korupsi tidak akan pernah berhasil secara menyeluruh. Upaya pemerintah sejak era Bung Karno sudah ada. Bahkan gerakan masyarakat untuk mendukung pemberantasan korupsi tetap ada, walaupun boleh dikatakan hilang tumbuh. Tapi, faktanya korupsi tetap ada. Mengapa demikian ? Ini karena korupsi sudah berakar di masyarakat kita.

Nampaknya upaya memberantas korupsi seperti fatamorgana, bagaikan kita mengejar air kehidupan di padang pasir yang tidak ada.     Benarkah demikian? Harus diakui bahwa para koruptor adalah jenis manusia yang berani menyerempet bahaya. Mereka bukannya tidak tahu bahwa hukuman berat menanti mereka. Sayangnya mereka sepertinya sudah menghitung, walaupun dipenjara, kelak kalau sudah bebas, kenikmatan hasil korupsi akan tetap ada.

Kembali kepada keinginan untuk merevisi Undang-Undang KPK, jelas hanya soal waktu. Benturan kepentingan antara dua pihak yang boleh jadi sama-sama ingin memperkuat KPK namun dengan isi yang berbeda akan terjadi dalam bulan-bulan mendatang. Ini bagaikan api dalam sekam. Cepat atau lambat berbagai isu akan muncul, termasuk membatasi usia KPK dengan alasan bahwa lembaga ini sifatnya ad hoc alias sementara. Mengapa tidak memperkuat Polri dan Kejaksaan ? Atau ada jalan lain seperti ketika era Soeharto, karena sulitnya mengatur Bea Cukai, akhirnya diserahkan kepada pihak asing. Kita tunggu bagaimana proses ini terjadi di kawasan Parlemen di Senayan dan di masyarakat. Sementara itu hendaknya upaya memperkuat KPK diteruskan termasuk menjaga kemurnian lembaga KPK dari upaya menjadikan sebagai ambisi politik dari kelompok tertentu.