Masyarakat juga harus diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat, memberikan masukan, dan mengawasi kegiatan pemerintah desa. Misalnya, Pemerintah Desa A mengadakan forum diskusi publik secara berkala untuk mendengarkan aspirasi dan masukan dari masyarakat.Â
Masyarakat diundang untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan desa. Selain itu, mereka juga membentuk kelompok kerja untuk melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program-program desa. Dengan kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat, program-program pembangunan dapat dirancang dan dilaksanakan secara efektif, sehingga menciptakan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat desa.
3. Keadilan dan Pelayanan Publik
Good governance yang baik juga harus menerapkan prinsip keadilan dan pelayanan publik yang berkualitas. Pemerintah desa harus mengutamakan pelayanan yang merata kepada seluruh masyarakat, tanpa membedakan suku, agama, atau status sosial.Â
Keputusan dan kebijakan pemerintah desa haruslah didasarkan pada prinsip keadilan dan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Misalnya, Pemerintah Desa B melaksanakan kebijakan bantuan sosial yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat desa.Â
Mereka melakukan survei mendalam untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan bantuan, tanpa memandang perbedaan latar belakang.Â
Selain itu, pemerintah desa juga memperkuat layanan publik dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Praktik ini telah menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Efisiensi dan Pengelolaan yang Baik
Efisiensi dalam pengelolaan sumber daya dan keuangan desa adalah prinsip penting dalam good governance. Pemerintah desa yang efisien akan mengelola anggaran dengan baik, menerapkan prosedur yang jelas, dan menghindari praktik korupsi.Â
Pengelolaan yang baik juga melibatkan perencanaan yang matang, pemantauan yang berkelanjutan, dan evaluasi berkala terhadap program dan kebijakan. Dengan demikian, pemerintah desa dapat memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat desa.
Untuk mencapai aspek-aspek tersebut diperlukan adanya strategi untuk meningkatkan dan keterlibatan masyarakat seperti dengan memberikan  pendidikan dan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam membangun good governance. Melalui kampanye pendidikan dan penyuluhan, masyarakat dapat diberdayakan untuk memahami hak dan kewajiban mereka serta menjadi agen perubahan yang aktif.Â