Diskursus Metode AWD dan AWK pada Treaty Shopping dan Penghindaran Pajak Berganda

Dalam era globalisasi ekonomi, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang dikenal sebagai tax treaty telah menjadi instrumen penting. Perjanjian ini, yang telah diterapkan oleh banyak negara di seluruh dunia, bertujuan untuk mencegah pengenaan pajak ganda dan mendorong aliran bebas barang, jasa, modal, dan tenaga kerja. Namun, seperti banyak sistem, tax treaty juga memiliki celah yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi tertentu. Praktik ini dikenal sebagai treaty shopping. Treaty shopping telah menjadi perhatian serius dalam diskusi pajak global. Artikel ini akan membahas apa itu treaty shopping, dampaknya terhadap ekonomi global, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) untuk mengatasi masalah ini.

Treaty Shopping merupakan sebuah upaya penyalahgunaan P3B (treaty abuse) karena karena menggunakan pasal-pasal dalam perjanjian penghindaran pajak berganda yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya tax treaty, yaitu untuk menghindari pajak berganda dan mencegah terjadinya penghindaran pajak.

Ada beberapa contoh upaya penyalahgunaan P3B, di antaranya, transaksi yang tidak mempunyai substansi ekonomi dilakukan dengan menggunakan struktur/skema sedemikian rupa dengan maksud semata-mata untuk memperoleh manfaat P3B. Contoh lain, transaksi dengan struktur/skema yang format hukumnya (legal form) berbeda dengan substansi ekonomisnya (economic substance) sedemikian rupa dengan maksud semata-mata untuk memperoleh manfaat P3B. Contoh lainnya lagi, penerima manfaat P3B bukan merupakan pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari suatu transaksi (beneficial owner).

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebenarnya sudah mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan P3B. Yakni melalui Peratura Dirjen Pajak Nomor PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010. Peraturan tersebut kemudian diganti dengan PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Metode Analisis Wacana Deskriptif (WCD) dan Analisis Wacana Kritis (AWK) dari Paul-Michel Foucault

Metode analisis wacana deskriptif (WCD) dan analisis wacana kritis (AWK) adalah dua pendekatan yang digunakan dalam studi bahasa dan wacana untuk memahami bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial tertentu. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing metode:

Metode Wacana Deskriptif (WCD)

Metode Wacana Deskriptif berfokus pada deskripsi dan analisis dari penggunaan bahasa dalam teks atau percakapan tertentu tanpa memasukkan banyak interpretasi subjektif. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan detail mengenai bentuk, struktur, dan fungsi dari wacana tersebut. Langkah-langkah yang biasa dilakukan dalam WCD meliputi:

• Pengumpulan Data: Mengumpulkan teks atau transkrip percakapan yang akan dianalisis.
• Kategorisasi: Mengkategorikan elemen-elemen bahasa yang muncul, seperti kata-kata, frasa, kalimat, dan struktur naratif.
• Analisis Struktur: Menganalisis bagaimana elemen-elemen bahasa tersebut disusun dan digunakan dalam teks.
• Deskripsi Fungsional: Menguraikan fungsi-fungsi dari elemen-elemen bahasa tersebut dalam konteks sosial tertentu.

Metode ini sangat berguna untuk memahami bagaimana bahasa berfungsi secara umum dalam komunikasi sehari-hari atau dalam jenis teks tertentu.

Analisis Wacana Kritis (AWK)

Analisis wacana kritis (AWK) yang dikembangkan oleh Paul-Michel Foucault lebih berfokus pada hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan pengetahuan. Foucault melihat wacana sebagai cara-cara di mana pengetahuan dan kekuasaan dihasilkan dan dipertahankan dalam masyarakat. Beberapa konsep kunci dalam pendekatan Foucaultian meliputi:

• Arkeologi Pengetahuan: Foucault menggunakan metode ini untuk menggali lapisan-lapisan sejarah wacana untuk memahami bagaimana berbagai bentuk pengetahuan muncul dan berubah seiring waktu.
• Genealogi: Ini adalah metode historis yang menelusuri asal-usul dan transformasi praktik sosial dan wacana tertentu untuk menunjukkan bagaimana mereka telah dibentuk oleh kekuasaan.
• Diskursif Praktik: Foucault menekankan pentingnya melihat wacana sebagai praktik yang tidak hanya mencerminkan dunia tetapi juga membentuknya.
• Regime of Truth: Konsep ini merujuk pada sistem-sistem yang menentukan apa yang dianggap sebagai kebenaran dalam masyarakat tertentu pada waktu tertentu, dan bagaimana ini dikaitkan dengan mekanisme kekuasaan.

Analisis wacana kritis ala Foucault melibatkan langkah-langkah berikut:

• Identifikasi Wacana Dominan: Menentukan jenis-jenis wacana yang mendominasi dalam konteks sosial tertentu.
• Analisis Relasi Kekuasaan: Memahami bagaimana wacana-wacana tersebut terkait dengan struktur kekuasaan.
• Eksplorasi Praktik Diskursif: Meneliti bagaimana wacana-wacana ini dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana mereka mempengaruhi cara berpikir dan bertindak.
• Pembongkaran Mekanisme Pengendalian: Mengidentifikasi cara-cara di mana wacana-wacana tertentu mengendalikan apa yang bisa dikatakan atau dipikirkan dalam masyarakat.

Dengan pendekatan ini, Foucault berusaha mengungkap bagaimana wacana-wacana tertentu membantu menjaga dan mereproduksi hubungan kekuasaan dalam masyarakat.

Perbedaan dan Persamaan

• Fokus: WCD lebih fokus pada deskripsi bahasa itu sendiri, sedangkan AWK ala Foucault lebih fokus pada hubungan antara bahasa, pengetahuan, dan kekuasaan.
• Tujuan: Tujuan WCD adalah memahami struktur dan fungsi bahasa dalam konteks tertentu, sementara AWK bertujuan untuk mengkritisi dan mengungkap mekanisme kekuasaan yang tersembunyi dalam wacana.
• Pendekatan: WCD cenderung lebih deskriptif dan objektif, sedangkan AWK lebih interpretatif dan kritis.

Kedua metode ini memberikan alat yang berguna untuk menganalisis bahasa dan wacana dalam berbagai konteks, meskipun dengan pendekatan dan tujuan yang berbeda

Metode Wacana Diskursif (WCD) dan Analisis Wacana Kritis (AWK) Paul-Michel Foucault pada Treaty Shopping dan Penghindaran Pajak Berganda

Analisis Metode Wacana Diskursif (WCD) pada Treaty Shopping dan Penghindaran Pajak Berganda

WCD berfokus pada bagaimana bahasa digunakan dalam teks atau praktik komunikasi untuk membentuk dan merefleksikan relasi kekuasaan serta ideologi. Untuk menganalisis Treaty Shopping dan Penghindaran Pajak Berganda dengan WCD, pertimbangkan langkah-langkah berikut:

• Identifikasi Teks dan Praktik Diskursif: Analisis perjanjian pajak bilateral, regulasi pajak, laporan perusahaan, serta literatur hukum dan bisnis. Misalnya, bagaimana klausul dalam perjanjian pajak mendefinisikan "keuntungan" atau "pendapatan" yang berpengaruh pada bagaimana perusahaan memanfaatkan perjanjian tersebut.
• Analisis Bahasa dan Terminologi: Bagaimana terminologi seperti "residence", "source", atau "permanent establishment" didefinisikan dan digunakan? Apakah ada ambiguitas atau fleksibilitas yang dimanfaatkan untuk penghindaran pajak?
• Analisis Narasi dan Struktur: Perhatikan narasi yang dibangun oleh perusahaan atau badan hukum dalam dokumen resmi atau komunikasi publik mengenai penghindaran pajak. Misalnya, bagaimana mereka membingkai penghindaran pajak sebagai "pengoptimalan" atau "efisiensi"?
• Peran Praktik Diskursif: Tinjau bagaimana praktik ini memengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan publik serta opini masyarakat. Bagaimana mereka menciptakan atau mengatasi ketidaksetaraan dalam sistem perpajakan internasional?

Analisis Wacana Kritis (AWK) pada Treaty Shopping dan Penghindaran Pajak Berganda

AWK menurut Foucault menekankan bagaimana wacana membentuk kekuasaan dan pengetahuan, serta bagaimana praktik-praktik ini mempertahankan status quo atau mengatur hubungan sosial. Langkah-langkah yang relevan untuk Treaty Shopping dan Penghindaran Pajak Berganda meliputi:

• Analisis Arkeologis: Tinjau sejarah regulasi perpajakan dan perjanjian internasional. Bagaimana kebijakan pajak dan perjanjian bilateral berevolusi seiring waktu, dan bagaimana ini menciptakan peluang untuk Treaty Shopping? Bagaimana wacana tentang keadilan dan penghindaran pajak berkembang?
• Analisis Genealogis: Eksplorasi proses kekuasaan yang terlibat dalam pembentukan wacana mengenai Treaty Shopping. Siapa yang memiliki otoritas dalam menetapkan regulasi dan perjanjian pajak? Bagaimana perubahan dalam struktur kekuasaan mempengaruhi strategi penghindaran pajak perusahaan?
• Eksklusi dan Pembentukan Subjek: Bagaimana praktik-praktik perpajakan ini mengeksklusi atau meminggirkan entitas tertentu sambil menguntungkan yang lain? Bagaimana wacana ini membentuk subjek seperti "penghindar pajak" atau "perusahaan yang taat pajak"?
• Mekanisme Kontrol dan Normalisasi: Analisis bagaimana praktik Treaty Shopping dikontrol dan dinormalisasi melalui regulasi atau narasi hukum. Misalnya, bagaimana undang-undang anti-penyalahgunaan atau ketentuan perjanjian pajak bilateral dirancang untuk menekan penghindaran pajak?

Penerapan pada Treaty Shopping dan Penghindaran Pajak Berganda

Dalam konteks Treaty Shopping dan Penghindaran Pajak Berganda, perusahaan multinasional sering kali memanfaatkan jaringan perjanjian pajak bilateral untuk mengurangi kewajiban pajak global mereka. Mereka menggunakan strategi kompleks dalam struktur perusahaan mereka untuk memindahkan pendapatan ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah atau mengurangi pajak ganda melalui pengaturan transfer pricing yang cermat.

Dalam laporan keuangan tahunan dan komunikasi kepada pemegang saham, perusahaan sering menggambarkan praktik mereka sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan pengembalian bagi investor. Mereka menekankan kepatuhan penuh mereka terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dan kadang-kadang menggambarkan partisipasi mereka di yurisdiksi dengan pajak rendah sebagai kontribusi positif terhadap ekonomi lokal.

Namun demikian, di balik narasi resmi ini, strategi perusahaan sering kali dirancang untuk mengurangi beban pajak secara signifikan, menggunakan pengetahuan teknis tentang celah dalam peraturan perpajakan internasional. Mereka bekerja sama dengan konsultan pajak dan ahli hukum untuk merancang struktur yang memungkinkan mereka mengalihkan pendapatan dengan cara yang legal tetapi optimal dari segi pajak.

Penggunaan perjanjian pajak bilateral dan regulasi transfer pricing memainkan peran kunci dalam strategi ini, memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan ketidaksesuaian antar negara dalam peraturan perpajakan untuk keuntungan mereka sendiri. Meskipun perusahaan sering mempertahankan bahwa praktik mereka adalah bentuk kepatuhan terhadap hukum, penggunaan strategi penghindaran pajak ini sering kali menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan kepatutan dalam sistem perpajakan internasional.

Dengan demikian, analisis ini mengungkap kompleksitas dalam praktik perpajakan global, di mana kekuasaan dan pengetahuan teknis memainkan peran sentral dalam membentuk strategi bisnis multinasional dalam mengelola kewajiban pajak mereka secara global.