Mohon tunggu...
Fredy Glenz
Fredy Glenz Mohon Tunggu... Jurnalis - Citizen Journalist

If you call yourself as an influencer on social media, you probably aren't influencing anyone

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Negara Gagap Penanggulangan Wabah Covid-19

21 Maret 2020   12:22 Diperbarui: 21 Maret 2020   12:27 168
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Banyak komentar atau pernyataan lainnya dan amat disayangkan karena komentar komentar tersebut datangnya dari jajaran pemerintahan itu sendiri. Dari hal hal yang meremehkan virus hingga metode metode penangkalan agar  tidak terjangkit. Sangat pelik melihat sikap pemerintahan yang seolah tidak siap dalam menghadapi wabah virus covid 19. Bahkan terlihat sangat "Gagap" tidak tahu apa yang harus di lakukan sehingga setiap jajaran pemerintahan seakan akan lari dari tanggung jawabnya masing masing.

Semakin meluasnya wabah covid 19 ini tentu berimbas pula pada perekonomian Indonesia. Salah satunya dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Hingga tulisan ini di buat nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika terus turun hingga mencapai Rp 16.200/Us Dollar. Ditengahnya ekonomi yang semakin merosot, pemerintahan yang di pimpin oleh Pak Jokowi ini justru semakin sering membuat pernyataan pernyataan kontrofersial. Seakan akan jajaran kementrian tidak bekerja semestinya, segala hal menyangkut wabah virus covid 19 selalu Presiden yang memberikan pernyataan yang tidak jarang juga pernyataan beliau selalu mengundang perdebatan.Dimulai dari kebijakan penanganan virus covid 19 berada di kawasan pemerintah daerah ,tapi tidak beberapa lama kembali pemerintah melalui Pak Presiden manyatakan bahwa segala tindakan apa pun terkait penanganan virus harus melalui pemerintah pusat.Tidak sampai di situ, kembali lagi pemerintahan melalui juru bicara pemerintah Achmad Yurianto menyerahkan penanganan penyebaran virus covid 19 di Jakarta kepada  Gubernur Anies Baswedan. Inkontensi sikap pemerintahan ini yang penulis sesalkan. Masyarakat luas tidak melihat adanya sikap yang tegas pada penanganan wabah ini. Pemerintah hanya memberikan himbauan yang tidak berdampak signifikan terhadap penanganan wabah virus covid 19 ini.

Himbauan dari pemerintah agar warga negaranya melakukan " Social Distancing" dengan mulai belajar di rumah , bekerja di rumah sampai beribadah di rumah , tidak lantas membuat masyarakat Indonesia mau mengikuti himbauan pemerintah tersebut. Masih banyak perusahaan atau sekolah yang tidak menerapkan himbauan pemerintah . Terakhir terjadi  perusakan alat peraga oleh sekelompok orang di Kota Bandung atas baliho di Masjid Agung ,yang  berisi sementara waktu Masjid tersebut tidak mengadakan ibadah secara berjamaah dan menghimbau agar melaksanakan ibadah di rumah. Sayangnya hal tersebut justru membuat marah sekelompok orang. Inilah yang terjadi jika pemerintah tidak memberikan ketegasan dan sosialiasi secara meluas terhadap masyarakat akan dampak yang terjadi dari covid 19.

Di akhir tulisan ini , penulis hanya bisa memberikan masukan agar kiranya pemerintah tidak terlalu menganggap enteng wabah ini. Dan seluruh mentri beserta jajarannya di berikan tugas sesuai keahlian di bidangnya masing masing. Kepala di daerah masing masing di berikan kewenangan untuk dapat mencegah meluasnya penyebaran tentu di bantu juga oleh aparatur Negara lainnya seperti Tni dan Polri. Di persiapkan tenaga ahli medis dan para ilmuwan untuk dapat membantu dalam perawatan dan penelitian agar ditemukannya anti virus.

Tidak menutup diri dari bantuan Negara lain yang telah berhasil menangani wabah corona di negaranya , dan segala komentar atau pun penyampaian update mengenai wabah ini di lakukan oleh kepala BNPB di damping IDI sebagai perwakilan dari dokter Indonesia. Dan apa pun komentar atau statement terkait virus covid 19 mohon di diskusikan terlebih dahulu dan di cek kembali dengan badan badan terkait , agar tidak terjadi kembali kekeliruan . Mendagri juga harus dengan tegas menghimbau kepala daerah di setiap daerah masing masing dilarang memberikan komentar komentar yang tidak jelas sumbernya dan tidak relevan.

***

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun