Mohon tunggu...
Matthew Owen Van Fredlian
Matthew Owen Van Fredlian Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana

Saya merupakan seorang mahasiswa yang memiliki ketertarikan terhadap isu-isu sosial, khususnya hukum dan politik.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Melacak Kembali 6 Agenda Reformasi: Dampak Terbitnya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN

16 Maret 2024   08:41 Diperbarui: 21 Mei 2024   11:31 520
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Gambar 1 Ilustrasi Dwifungsi ABRI. Sumber: Dokumen Pribadi

Tuntutan selanjutnya yakni otonomi daerah yang seluas-luasnya. Pada masa orde baru, pemerintahan yang sentralistik menimbulkan ketidakmerataan pembangunan. Sehingga, rakyat khususnya yang ada di luar pulau Jawa tidak merasakan kesejahteraan dan keadilan. 

Maka, timbulah persepsi masyarakat yang menempatkan Jawa sebagai pusat utama Pembangunan dalam berbagai aspek, sedangkan pembangunan di pulau pulau lain tidak mengalami perkembangan yang signifikan, atau yang dikenal sekarang dengan istilah “Jawa Sentris”.

Tuntutan ini memiliki tujuan agar masing-masing daerah di Indonesia memiliki kewenangannya sendiri dalam mengatur wilayahnya masing-masing dengan tujuan agar pembangunan daerah dapat berkembang pesat dan kekayaan sumber daya alam di setiap daerah dapat terkelola dengan baik demi terciptanya kesejahteraan rakyat.

  • Supremasi Hukum

Tuntutan berikutnya adalah penegakan supremasi hukum. Di masa orde baru khususnya pada masa kepemimpinan Soeharto, para pejabat seringkali menggunakan hukum sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya.

Hukum yang seharusnya membawa keadilan bagi siapapun malah digunakan untuk kepentingan golongan dan membuat keadilan menjadi lebih sulit dicapai oleh rakyat kecil.

Hukum yang berlaku pada masa pemerintahan orde baru, rasanya sangat tepat jika digambarkan seperti sebuah pisau yang tumpul ke atas, namun tajam ke bawah.

Hal ini menciptakan ketakutan bagi rakyat kecil untuk berbicara dan bertindak dengan bebas. Oleh karena itu, dengan semakin menumpulnya pedang dewi themis sebagai simbol dari penegakan supremasi hukum, kepercayaan rakyat terhadap pemerintah semakin berkurang.

Sehingga, mahasiswa menginginkan terciptanya penegakkan supremasi hukum agar keadilan di negeri ini benar benar dijunjung tinggi dan menindak tegas siapapun tanpa pandang bulu.

  • Pemerintahan yang Bersih dari KKN

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) tumbuh dan berkembang dengan pesat di masa pemerintahan Soeharto. Dengan melemahnya hukum, korupsi semakin meluas di berbagai sektor, yang memungkinkan pengusaha yang dekat dengan rezim memiliki privilege berupa akses ke berbagai sektor dan perlakuan Istimewa.

Seperti yang telah dijelaskan dalam poin yang pertama bahwa Soeharto dan kroni-kroninya mendapatkan kemewahan tersebut, sedangkan di sisi lain rakyat masih mengalami kemiskinan dan kelaparan.

Mahasiswa menerbitkan tuntutan ini agar dengan adanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, masyarakat dapat hidup layak dan sejahtera sehingga demi masa depan yang lebih baik lagi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun