Menjaga Kota Bekasi, Kota Penuh Keberagamanan nan Elok

Selama beberapa tahun berturut-turut, Kota De*** mendapat predikat sebagai Kota Paling Intoleran berdasarkan hasil riest yang dilakukan oleh Setara Institute. Terlihat tidak ada upaya sama sekali dari Pemerintah Daerah kota tersebut untuk melakukan perbaikan.

Pada Tahun 2023, seorang Guru Besar Psikologi Politik UI bahkan menilai Kota De*** tidak mengalami kemajuan yang berarti selama 20 tahun dipimpin oleh kepala daerah dari partai politik tertentu. 

Menurut Guru Besar UI tersebut, salah satu faktor yang menyebabkan perkembangan Kota De*** terasa jalan di tempat karena sifat ke-eksklusifan partai yang memenangkan pilkada di kota tersebut.

"Partai tersebut hanya menggerakkan orang-orang yang se-ide dengan dia, seiman dan seideologi dengan dia. Faktanya memang begitu " ujar Guru Besar UI tersebut. Padahal menurut Guru Besar UI tersebut, Kota De*** tidak kekurangan sumber daya manusia yang unggul. (sumber berita : news.republika.co.id).

Masalah kemacetan, bisa diatasi melalui pengadaan transportasi massal yang nyaman serta penambahan jalan. Masalah korupsi, akhir akhir ini banyak ditangkap Kepala daerah ataupun Kepala Dinas yang terbukti melakukan korupsi. Masalah penilaian WDP? Jangan lupa banyak kepala daerah yang tertangkap korupsi padahal daerahnya yang memiliki nilai WTP berturut turut dari BPK. 

Bahkan Bupati Bogor saat itu, Ade Yasin, tertangkap tangan KPK karena berupaya menyuap anggota BPK untuk mendapatkan penilaian WTP. 

Masalah Integrasi Data, bisa melalui koordinasi dan membangun pusat data di Kotamadya / Kabupaten. Masalah pemanfaatan potensi daerah bisa dikerjakan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Namun masalah kedamaian dan kerukunan antar umat beragama, tidak bisa diciptakan dengan cara bagi-bagi dana uang kepada seluruh pengurus tempat ibadah dan janji manis belaka.

Kota Bekasi tidak mungkin bisa mendapat predikat Kota Toleransi ke-2 apabila hanya dilakukan dengan cara membagi uang kepada pengurus tempat ibadah semua agama. Butuh komitmen dan tekad dari Walikota Bekasi, sebagaimana yang telah dilakukan walikota terdahulu: Rahmat Effendi dan Tri Adhianto. 

Sangat mudah sekali mengetahui apakah Calon Walikota yang dipilih memang mampu menjaga dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama yang telah tercipta di Kota Bekasi. Tinggal buka rekam jejak digital masing-masing calon walikota yang maju di Pilkada Kota Bekasi 2024 ini. 

Apakah calon walikota tersebut pernah mengucapkan Selamat Hari Raya kepada umat beragama lain? Kalau mengeluarkan ucapan hari raya agama lain saja tidak mampu, bagaimana mungkin kita masih bisa mengharapkan datangnya keadilan dari calon walikota tersebut kepada agama-agama lain? Bagaimana calon walikota tersebut bisa menjaga kerukunan kalau dia sendiri tidak peduli dengan hari raya agama lain?