Mohon tunggu...
Frans Dione
Frans Dione Mohon Tunggu... Dosen - Dosen, Konsultan dan Pembicara

Pengajar dan Pembelajar Pemerintahan. Pengurus Pusat MIPI (Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia).

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Menunggu Kenegarawan Para Gubernur

23 September 2018   10:54 Diperbarui: 23 September 2018   11:34 641
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Setiap warga yang memilih Gubernur tentu menyimpan harapan-harapan, harapan itu antara lain disamping mampu untuk memajukan daerah juga paling tidak memiliki pandangan politik yang berkesesuaian. Tentu semua orang bebas memilih termasuk Gubernur, tetapi adalah lebih bijak jika seorang Gubernur yang merupakan pejabat publik menampilkan sikap berdiri di atas semua golongan.

Seandainya pasangan capres yang didukung terpilih maka tidak menjadi masalah, tapi bagaimana kalau tidak terpilih! Hal ini akan menimbulkan relasi pemerintahan yang kurang baik antara Gubernur dengan Presiden pada masa yang akan datang, karena menyimpan perbedaan pandangan dan kepentingan. 

Dalam konteks sistem pemerintahan kita, Gubernur adalah wakil dari pemerintah pusat. Norma mengatur bahwa Gubernur disamping bertindak sebagai Kepala Daerah, dia juga adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat, artinya Gubernur dan Presiden adalah satu kesatuan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Sulit untuk membayangkan sinergitas yang baik antara Gubernur dengan Presiden jika dalam banyak hal berbeda orientasi dan kepentingan!

 Lantas, sebaiknya bagaimana Gubernur bersikap? Terpilih sebagai Gubernur diakui atau tidak membuktikan bahwa sang Gubernur adalah figur terbaik di daerahnya. 

Saat ini memimpin daerah, tak menutup kemungkinan kelak memimpin negara. Gubernur adalah pemimpin yang diharapkan oleh rakyat mampu berdiri di atas semua golongan dan kepentingan. Menjadi Gubernur itu seharusnya bersikap impersonal di mata rakyat. 

Gubernur adalah pilihan rakyat dan milik  rakyat. Gubernur seharusnya tidak terjebak dalam dukung-mendukung dan polarisasi kekuasaan. Tugas Gubernur yang utama adalah menyejahterakan warganya tanpa memandang pilihan politiknya. Tugas Gubernur adalah membangun daerah, menyiapkan generasi yang lebih baik pada masa yang akan datang. 

Itulah harapan besar masyarakat daerah! Gubernur seharusnya menjadi negarawan bukan sekedar politikus. Seperti ungkapan seorang pemikir dan penulis Amerika James Freeman Clarke (1810-1888): "A politician thinks of the next election; a statesman thinks of the next generation.". Seorang politikus memikirkan pemilu yang akan datang, tapi seorang negarawan memikirkan generasi yang akan datang. Demi kesejahteraan, seharusnya para Gubernur fokus menjalankan pemerintahan!

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun