Tidak kalah penting adalah penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas. Setiap proyek pembangunan fasilitas kesehatan harus diawasi dengan ketat untuk mencegah terjadinya korupsi atau penyimpangan anggaran. Laporan keuangan dan kinerja proyek juga harus disampaikan secara transparan kepada masyarakat.
Penutup
Pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara. Namun, kewajiban tersebut harus dibarengi dengan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang memadai, termasuk fasilitas kesehatan. Ketika masyarakat merasa bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak sebanding dengan layanan yang mereka terima, maka kepercayaan terhadap pemerintah akan terus terkikis.
Oleh karena itu, pemerintah harus menjadikan sektor kesehatan sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional. Dengan pengelolaan pajak yang transparan, distribusi layanan yang merata, dan investasi yang tepat, Indonesia dapat membangun sistem kesehatan yang lebih baik dan lebih adil bagi seluruh warganya. Pada akhirnya, kesehatan masyarakat bukan hanya cerminan dari keberhasilan sebuah negara, tetapi juga fondasi bagi masa depan yang lebih cerah.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
