Salah satu kekuatan kampanye Prabowo Gibran adalah komitmen mereka untuk membangun infrastruktur yang merata hingga ke pelosok negeri. Namun, hingga kini, pembangunan masih terpusat di kota-kota besar. Jalan rusak di desa-desa terpencil, minimnya akses listrik, serta sulitnya akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan menjadi gambaran nyata ketimpangan pembangunan.
Pemerintah sebenarnya memiliki program-program unggulan seperti Dana Desa yang bertujuan untuk mendukung pembangunan di tingkat lokal. Sayangnya, pelaksanaan program ini sering kali terhambat oleh kurangnya transparansi dan efektivitas pengelolaan anggaran. Akibatnya, dampak nyata di lapangan belum sesuai dengan yang diharapkan.
Krisis Lingkungan yang Terabaikan
Di tengah isu perubahan iklim yang semakin mendesak, pemerintah Prabowo Gibran dinilai belum memberikan perhatian yang memadai terhadap masalah lingkungan. Kebakaran hutan yang terjadi di beberapa wilayah Kalimantan dan Sumatra menunjukkan lemahnya pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan. Dampaknya tidak hanya dirasakan secara lokal, tetapi juga memengaruhi kualitas udara di negara tetangga.
Selain itu, transisi energi menuju penggunaan sumber daya yang lebih ramah lingkungan belum berjalan sesuai target. Penggunaan batu bara sebagai sumber energi utama masih mendominasi, sementara pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin belum mendapatkan dukungan yang signifikan. Padahal, langkah ini sangat penting untuk memenuhi komitmen Indonesia dalam Perjanjian Paris terkait pengurangan emisi gas rumah kaca.
Ketegangan Politik dan Transparansi yang Dipertanyakan
Selain masalah ekonomi dan lingkungan, pemerintahan Prabowo Gibran juga menghadapi kritik terkait dinamika politik yang kurang kondusif. Sejumlah kebijakan strategis justru memunculkan kontroversi dan penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Misalnya, keputusan terkait revisi undang-undang tertentu dinilai tidak melibatkan proses konsultasi publik yang memadai.
Minimnya transparansi dalam pengambilan keputusan menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Dalam era digital saat ini, transparansi dan keterbukaan informasi seharusnya menjadi prioritas utama untuk membangun kepercayaan publik. Jika hal ini tidak diperbaiki, maka legitimasi pemerintah dapat terancam di masa mendatang.
Harapan di Tengah Kegelisahan
Meski banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan, pemerintahan Prabowo Gibran masih memiliki peluang besar untuk memperbaiki kinerjanya. Salah satu kunci keberhasilan adalah mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat.
Langkah-langkah strategis seperti memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, meningkatkan transparansi anggaran, serta melibatkan lebih banyak ahli dalam perencanaan kebijakan dapat membantu memperbaiki situasi saat ini.
