Minimnya Edukasi Gizi
Selain tantangan teknis, persoalan lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang. Dalam beberapa kasus, masyarakat yang menerima bantuan makanan bergizi gratis justru tidak memahami nilai penting dari makanan tersebut. Kebiasaan lama, seperti mengandalkan makanan instan yang mudah didapat tetapi miskin gizi, masih menjadi pilihan utama.
Program makan bergizi gratis seharusnya tidak hanya berhenti pada penyediaan makanan, tetapi juga mencakup kampanye edukasi yang menyeluruh. Misalnya, mengajarkan masyarakat tentang cara memasak yang sehat, memilih bahan makanan bergizi, dan memahami kebutuhan gizi harian mereka.
Namun, hingga saat ini, program edukasi ini belum terlihat masif. Kampanye yang ada lebih banyak dilakukan di media sosial, yang tidak selalu dapat menjangkau masyarakat di pedesaan atau wilayah terpencil.
Transparansi dan Keberlanjutan
Sebagai program yang menyedot anggaran besar, makan bergizi gratis mendapat sorotan tajam terkait transparansi pengelolaan dana. Beberapa lembaga swadaya masyarakat, seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), menyebutkan bahwa laporan penggunaan anggaran program ini belum sepenuhnya terbuka untuk publik. Ketiadaan laporan yang transparan berisiko menimbulkan kecurigaan, terutama jika program ini tidak menunjukkan dampak yang signifikan dalam waktu dekat.
Selain transparansi, keberlanjutan program ini juga menjadi tanda tanya besar. Pemerintah mungkin mampu menyediakan makan bergizi gratis untuk jangka pendek, tetapi bagaimana jika anggaran ini habis? Apakah masyarakat akan kembali ke pola makan lama yang tidak sehat?
Keberlanjutan program ini membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif. Pemerintah perlu memanfaatkan program ini sebagai langkah awal untuk membangun kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam menciptakan pola hidup sehat.
Langkah-langkah Perbaikan yang Diperlukan
Untuk memastikan bahwa program makan bergizi gratis dapat berjalan sesuai tujuan, ada beberapa langkah yang perlu segera dilakukan pemerintah:
Pemetaan Kebutuhan Daerah
Tidak semua daerah memiliki kebutuhan yang sama. Pemerintah perlu memetakan wilayah prioritas yang membutuhkan intervensi mendesak, seperti daerah dengan angka stunting dan gizi buruk yang tinggi.-
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!