Di tengah pembangunan yang semakin pesat, ironi besar masih terjadi di Indonesia: kesenjangan dalam akses terhadap layanan kesehatan. Masyarakat miskin, yang seharusnya mendapat perhatian lebih, justru sering kali terpinggirkan. Kesehatan adalah hak dasar setiap manusia, tetapi faktanya, jutaan orang dengan keterbatasan ekonomi masih terhalang untuk mendapatkan pelayanan medis yang layak.
Masalah ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga menciptakan lingkaran setan kemiskinan yang sulit diputus. Ketiadaan akses kesehatan bagi masyarakat miskin memperburuk kualitas hidup mereka, mengurangi produktivitas, serta menambah beban negara dalam jangka panjang. Artikel ini akan membahas lebih dalam mengenai pentingnya jaminan akses layanan kesehatan bagi
 masyarakat miskin, kendala yang dihadapi, dan solusi yang bisa diambil untuk menciptakan perubahan nyata.
Ketimpangan yang Mengakar
Kesehatan tidak bisa dipisahkan dari faktor ekonomi. Data menunjukkan bahwa masyarakat miskin lebih rentan terhadap penyakit akibat lingkungan hidup yang kurang mendukung, asupan gizi yang tidak memadai, serta minimnya pemahaman tentang pentingnya kesehatan. Sebuah studi dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022 mengungkapkan bahwa sekitar 10% masyarakat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Bagi mereka, biaya pengobatan menjadi penghalang besar untuk mengakses layanan medis.
Misalnya, di daerah pedesaan, fasilitas kesehatan sering kali terbatas. Klinik atau puskesmas yang seharusnya menjadi tempat rujukan pertama kerap kekurangan tenaga medis, obat-obatan, dan alat kesehatan. Jarak yang jauh antara rumah penduduk dan fasilitas kesehatan juga menjadi kendala serius, terutama ketika transportasi tidak tersedia atau terlalu mahal.
Sementara itu, di perkotaan, meskipun fasilitas kesehatan lebih banyak, masyarakat miskin menghadapi masalah berbeda. Biaya perawatan di rumah sakit swasta sering kali melampaui kemampuan finansial mereka, sementara rumah sakit pemerintah sering kali penuh, sehingga mengakibatkan waktu tunggu yang lama dan pelayanan yang kurang optimal.
Ketimpangan ini diperburuk oleh fakta bahwa masyarakat miskin sering kali tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang hak mereka terhadap layanan kesehatan. Akibatnya, mereka enggan atau bahkan takut untuk mencari pengobatan, meskipun kondisinya mendesak.
Masalah Sistemik dalam Jaminan Kesehatan Nasional
Indonesia sebenarnya telah memiliki program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Program ini bertujuan untuk menjamin akses kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat miskin. Namun, pelaksanaan JKN masih menghadapi berbagai tantangan yang membuat manfaatnya belum dirasakan secara merata.
