Perdebatan mengenai presidential threshold di Indonesia terus menjadi polemik yang belum menemukan titik temu. Presidential threshold adalah aturan dalam sistem pemilu yang mengatur bahwa partai politik atau koalisi partai harus memiliki minimal 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau 25% suara sah nasional untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Aturan ini mulai berlaku sejak Pemilu 2004 dan terus diimplementasikan hingga saat ini. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, wacana penghapusan presidential threshold semakin nyaring terdengar.
Jika presidential threshold dihapus, konsekuensinya akan signifikan, baik dari segi dinamika politik, stabilitas pemerintahan, maupun arah masa depan demokrasi Indonesia. Apa sebenarnya yang menjadi latar belakang wacana ini, dan mengapa hal ini bisa membingungkan arah politik negara? Artikel ini akan membahas secara mendalam berbagai aspek terkait isu tersebut.
Latar Belakang Presidential Threshold
Pada awal penerapannya, presidential threshold dimaksudkan untuk menyaring kandidat presiden dan mendorong terciptanya sistem politik yang lebih stabil. Dengan adanya ambang batas, partai politik didorong untuk membentuk koalisi sehingga hanya kandidat dengan dukungan kuat yang dapat maju dalam pemilu.
Namun, seiring berjalannya waktu, aturan ini mendapatkan kritik tajam. Banyak pihak menilai bahwa presidential threshold justru membatasi demokrasi. Partai kecil, meskipun memiliki basis dukungan yang signifikan, sering kali kehilangan hak untuk mengajukan calon. Akibatnya, pilihan kandidat bagi masyarakat menjadi sangat terbatas. Pada Pemilu 2019, misalnya, hanya ada dua pasangan calon yang maju: Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Hal ini memicu polarisasi yang sangat tajam di masyarakat.
Para pengkritik juga menganggap bahwa presidential threshold lebih banyak diuntungkan oleh partai-partai besar, yang memiliki kekuasaan lebih besar dalam membentuk koalisi. Ini menciptakan ketidakseimbangan dalam sistem politik, di mana partai kecil hanya menjadi pengikut dalam dinamika politik nasional.
Mengapa Penghapusan Presidential Threshold Diusulkan?
Ada beberapa alasan utama mengapa penghapusan presidential threshold menjadi topik yang semakin relevan. Pertama, banyak pihak menganggap bahwa aturan ini bertentangan dengan semangat demokrasi. Demokrasi seharusnya memberi ruang yang sama bagi setiap partai politik untuk mencalonkan kandidat yang dianggap mampu memimpin negara, tanpa harus terkendala oleh syarat-syarat administratif yang berat.
Kedua, penghapusan presidential threshold diyakini dapat membuka ruang bagi calon-calon alternatif yang selama ini tidak muncul karena dominasi partai besar. Pemimpin dari partai kecil atau calon independen yang memiliki kualitas kepemimpinan mumpuni dapat lebih mudah maju. Dengan demikian, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan, dan sistem politik menjadi lebih dinamis.
Ketiga, aturan ini juga dianggap menghambat regenerasi politik. Dengan ambang batas yang tinggi, hanya partai besar yang memiliki peluang untuk mencalonkan kader mereka. Sementara itu, potensi dari tokoh-tokoh muda atau pemimpin baru dari partai kecil cenderung tidak terekspos.
Namun, meskipun argumen-argumen ini masuk akal, penghapusan presidential threshold juga memiliki dampak besar yang tidak boleh diabaikan.
Dampak yang Berpotensi Membingungkan
Jika presidential threshold dihapus, salah satu dampak langsung yang akan terjadi adalah meningkatnya jumlah kandidat presiden. Dalam sistem tanpa ambang batas, setiap partai, termasuk yang memiliki perolehan suara kecil, berpotensi mengusung calon presiden. Ini tentu menjadi dilema. Di satu sisi, lebih banyak kandidat berarti lebih banyak pilihan bagi masyarakat. Namun di sisi lain, hal ini dapat memicu fragmentasi suara yang signifikan.
Sebagai contoh, jika ada 10 calon presiden yang maju dalam pemilu, kemungkinan besar tidak ada satu pun kandidat yang mendapatkan mayoritas suara signifikan pada putaran pertama. Hal ini akan memaksa pemilu dilanjutkan ke putaran kedua, di mana dua kandidat dengan suara terbanyak akan bersaing kembali. Selain memakan biaya yang sangat besar, proses ini juga berisiko memperpanjang ketegangan politik di masyarakat.
Selain itu, penghapusan presidential threshold juga dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Presiden yang terpilih tanpa dukungan mayoritas di DPR akan menghadapi kesulitan besar dalam menjalankan program kerjanya. Tanpa koalisi yang kuat, presiden bisa terjebak dalam konflik berkepanjangan dengan legislatif. Ini bukan hanya akan menghambat pengambilan keputusan, tetapi juga berdampak negatif pada percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Masalah lainnya adalah munculnya potensi kandidat populis yang hanya bermodalkan popularitas, tanpa visi dan misi yang jelas. Dalam kondisi di mana aturan presidential threshold dihapus, partai-partai kecil bisa saja mengusung calon yang populer di media sosial atau tokoh yang kontroversial untuk menarik perhatian. Namun, pemimpin semacam ini berpotensi menimbulkan masalah baru jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk memimpin negara dengan baik.
Bagaimana dengan Pengalaman Negara Lain?
Beberapa negara lain juga telah menerapkan atau bahkan menghapuskan ambang batas dalam sistem pemilu mereka. Salah satu contohnya adalah Filipina, yang tidak memiliki presidential threshold. Sistem ini memungkinkan banyak kandidat presiden maju dalam pemilu. Namun, pengalaman Filipina menunjukkan bahwa fragmentasi suara bisa sangat tinggi. Presiden terpilih sering kali hanya mendapatkan kurang dari 40% suara nasional, sehingga legitimasi kepemimpinan mereka kerap dipertanyakan.
Sebaliknya, negara-negara seperti Brasil dan Prancis menggunakan sistem ambang batas untuk memastikan bahwa kandidat presiden memiliki dukungan signifikan sejak awal pencalonan. Dengan cara ini, stabilitas politik dapat lebih terjaga, meskipun peluang bagi partai kecil lebih terbatas.
Indonesia tentu memiliki karakteristik politik yang berbeda dengan negara-negara tersebut. Namun, pengalaman mereka bisa menjadi pelajaran penting untuk mempertimbangkan apakah penghapusan presidential threshold benar-benar langkah yang tepat bagi demokrasi Indonesia.
Mencari Solusi yang Bijak
Dalam menghadapi perdebatan ini, penting untuk mencari solusi yang tidak hanya mengutamakan kebebasan demokrasi, tetapi juga mempertimbangkan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan. Salah satu alternatif yang bisa dipertimbangkan adalah menurunkan ambang batas presidential threshold, bukan menghapusnya sepenuhnya. Dengan cara ini, partai-partai kecil tetap memiliki peluang untuk mencalonkan kandidat, tetapi fragmentasi suara bisa diminimalkan.
Selain itu, pendidikan politik bagi masyarakat juga menjadi hal yang sangat penting. Masyarakat perlu diberi pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana memilih pemimpin yang kompeten dan memiliki visi yang jelas untuk memajukan negara. Dengan demikian, pilihan masyarakat tidak hanya didasarkan pada popularitas atau faktor emosional semata.
Kesimpulan
Penghapusan presidential threshold memang menjadi isu yang kompleks, dengan berbagai dampak yang saling bertentangan. Di satu sisi, aturan ini dianggap membatasi demokrasi dan menghambat munculnya calon-calon pemimpin alternatif. Namun, di sisi lain, penghapusannya berpotensi menciptakan fragmentasi suara, mengganggu stabilitas pemerintahan, dan membuka ruang bagi calon populis tanpa visi yang jelas.
Indonesia memerlukan pendekatan yang bijaksana untuk menyelesaikan perdebatan ini. Apapun keputusan yang diambil, semangat demokrasi harus tetap dijaga, namun tanpa mengorbankan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan. Sebagai warga negara, kamu memiliki peran penting untuk terus mengikuti isu ini dengan kritis dan memastikan bahwa perubahan yang terjadi benar-benar membawa manfaat bagi bangsa dan negara.
Dengan begitu, apapun arah politik yang diambil, Indonesia tetap bisa berjalan ke arah yang lebih baik, dengan pemimpin yang berkualitas dan sistem politik yang adil serta demokratis.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
