Ketiga, evaluasi berkala terhadap dampak kebijakan ini perlu dilakukan. Dengan begitu, pemerintah bisa segera mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang muncul selama pelaksanaannya. Jika kebijakan ini terbukti tidak efektif atau malah merugikan sektor tertentu, maka perlu ada langkah koreksi yang cepat dan tepat.
Kesimpulan
Kenaikan PPN untuk barang mewah adalah langkah strategis yang diambil pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa membebani masyarakat kecil. Kebijakan ini juga mencerminkan prinsip keadilan sosial, di mana mereka yang lebih mampu secara ekonomi berkontribusi lebih besar bagi pembangunan negara.
Namun, seperti kebijakan lainnya, pelaksanaan dan dampaknya tidak terlepas dari tantangan. Risiko seperti penurunan permintaan di sektor barang mewah, potensi penghindaran pajak, hingga dampak pada industri terkait, harus diantisipasi dengan baik. Pemerintah perlu mengedepankan pengawasan yang ketat, komunikasi yang transparan, dan evaluasi yang konsisten agar kebijakan ini tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi juga memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada partisipasi semua pihak, baik pemerintah, pelaku industri, maupun masyarakat. Dengan kerja sama yang baik, kenaikan PPN untuk barang mewah bisa menjadi langkah awal menuju sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi Indonesia.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
