Mohon tunggu...
Frans Leonardi
Frans Leonardi Mohon Tunggu... Akuntan - Freelace Writer

Sebagai seorang introvert, Saya menemukan kekuatan dan kreativitas dalam ketenangan. Menyukai waktu sendirian untuk merenung dan mengeksplorasi ide-ide baru, ia merasa nyaman di balik layar ketimbang di sorotan publik. seorang amatir penulis yang mau menyampaikan pesannya dengan cara yang tenang namun , menjembatani jarak antara pikiran dan perasaan. Salam dari saya Frans Leonardi

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Pilihan

Ketika BPJS Tidak Lagi Jadi Jaminan Kesehatan

28 Desember 2024   08:15 Diperbarui: 28 Desember 2024   08:15 56
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi BPJS Kesehatan. (Shutterstock/ sukarman S. T)

BPJS Kesehatan adalah salah satu kebijakan paling monumental dalam sejarah sistem kesehatan Indonesia. Sejak awal kehadirannya, program ini membawa misi mulia untuk menyediakan akses layanan kesehatan yang terjangkau bagi semua masyarakat, tanpa memandang status ekonomi. Namun, di balik keberhasilannya, BPJS Kesehatan juga menghadapi tantangan besar yang menimbulkan pertanyaan: bagaimana jika suatu saat BPJS tidak lagi menjadi jaminan kesehatan di Indonesia?

Pertanyaan ini mungkin terasa spekulatif, tetapi menggali skenario ini membantu kita memahami sejauh mana masyarakat telah bergantung pada BPJS, sekaligus mengukur risiko yang dapat muncul jika program ini tidak lagi ada.

BPJS Sebagai Pilar Sistem Kesehatan

Sejak beroperasi pada 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan telah menjadi simbol perwujudan cita-cita Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia. Sistem ini menggantikan program jaminan kesehatan sebelumnya, seperti Jamkesmas dan Jamkesda, dengan tujuan menyatukan berbagai skema jaminan kesehatan di bawah satu payung nasional.

Secara teoritis, BPJS dirancang untuk menjadi solusi yang adil, di mana iuran peserta yang mampu secara finansial membantu menutupi biaya kesehatan masyarakat yang kurang mampu. Prinsip gotong royong ini sejatinya menjadi inti dari keberlanjutan sistem. Dengan iuran bulanan yang relatif terjangkau, jutaan rakyat Indonesia, termasuk kelompok masyarakat miskin, kini dapat mengakses layanan medis mulai dari pemeriksaan dasar hingga operasi kompleks.

Namun, seiring berjalannya waktu, berbagai permasalahan mulai bermunculan. Defisit anggaran yang terus membayangi, kualitas layanan yang sering kali tidak memadai, hingga kompleksitas administrasi membuat BPJS menjadi sasaran kritik.

Tantangan Besar yang Menghantui BPJS

Salah satu masalah utama yang dihadapi BPJS adalah defisit anggaran yang kronis. Dalam laporan keuangan beberapa tahun terakhir, BPJS kerap mengalami kekurangan dana yang mencapai triliunan rupiah. Penyebabnya beragam, mulai dari rendahnya tingkat kepatuhan peserta dalam membayar iuran, tingginya biaya pengobatan penyakit katastropik (penyakit berat seperti kanker, gagal ginjal, dan jantung), hingga tata kelola yang kurang efisien.

Defisit ini mencerminkan kesenjangan antara pendapatan dari iuran peserta dengan besarnya biaya layanan yang harus ditanggung. Meskipun pemerintah telah memberikan subsidi besar untuk menutupi kekurangan ini, situasi semacam ini jelas tidak dapat berlangsung selamanya.

Selain itu, kualitas layanan yang diterima peserta sering kali menjadi sorotan. Banyak pasien yang mengeluhkan panjangnya antrean, terbatasnya ketersediaan obat, dan minimnya perhatian tenaga medis. Situasi ini sering kali membuat masyarakat bertanya-tanya, apakah layanan yang mereka dapatkan sebanding dengan kontribusi yang mereka berikan?

Tak kalah penting adalah kompleksitas administrasi BPJS yang membuat pengalaman pasien menjadi lebih rumit. Sistem rujukan berjenjang yang diusung BPJS sebenarnya bertujuan untuk mengoptimalkan layanan kesehatan primer seperti puskesmas. Namun, dalam praktiknya, sistem ini sering kali menjadi hambatan bagi pasien yang membutuhkan perawatan segera di rumah sakit.

Bagaimana Jika BPJS Tidak Lagi Menjadi Jaminan Kesehatan?

Dalam skenario terburuk di mana BPJS tidak lagi menjadi jaminan kesehatan, dampaknya bisa sangat besar, baik bagi individu maupun sistem kesehatan secara keseluruhan. Bagi masyarakat miskin, hilangnya BPJS berarti hilangnya satu-satunya akses ke layanan kesehatan yang terjangkau. Bagi mereka yang menderita penyakit kronis atau membutuhkan perawatan intensif, situasi ini bisa menjadi ancaman serius terhadap keselamatan jiwa.

Tanpa BPJS, masyarakat akan bergantung pada dua alternatif utama: membayar langsung biaya perawatan medis atau beralih ke asuransi kesehatan swasta. Keduanya memiliki konsekuensi yang signifikan. Biaya kesehatan di Indonesia cenderung mahal, terutama untuk prosedur yang rumit. Tanpa jaminan sosial seperti BPJS, banyak keluarga akan menghadapi risiko kebangkrutan hanya karena harus membayar biaya rumah sakit.

Sementara itu, asuransi kesehatan swasta juga bukan solusi yang mudah diakses. Premi asuransi swasta umumnya jauh lebih tinggi dibandingkan iuran BPJS, dan kebanyakan produk asuransi memiliki syarat dan ketentuan yang tidak fleksibel. Akibatnya, hanya segelintir masyarakat kelas menengah ke atas yang benar-benar mampu menikmati manfaatnya.

Pelajaran dari Negara Lain

Untuk memahami lebih jauh dampak ketiadaan sistem jaminan kesehatan sosial seperti BPJS, kita dapat melihat pengalaman negara lain. Di Amerika Serikat, misalnya, sebelum hadirnya reformasi kesehatan melalui Affordable Care Act (ACA), jutaan warga tidak memiliki asuransi kesehatan karena tingginya biaya premi. Akibatnya, banyak dari mereka menghindari pergi ke rumah sakit hingga kondisi kesehatan mereka memburuk.

Sebaliknya, negara-negara seperti Inggris dengan sistem kesehatan nasional (NHS) atau Kanada dengan model jaminan kesehatan universal berhasil menunjukkan pentingnya keberadaan jaminan sosial dalam menjaga kesehatan masyarakat. Sistem mereka membuktikan bahwa kesehatan bukanlah sekadar hak istimewa, melainkan kebutuhan dasar yang harus dijamin oleh negara.

Apa yang Harus Dilakukan untuk Menghindari Krisis?

Belajar dari tantangan yang ada, solusi terhadap masalah BPJS harus mencakup reformasi sistem yang lebih mendalam. Pertama-tama, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BPJS harus diperkuat. Pemerintah juga perlu meningkatkan efisiensi dalam mengelola dana yang ada, termasuk dengan memanfaatkan teknologi untuk meminimalkan pemborosan dan mempercepat proses administrasi.

Selain itu, perbaikan kualitas layanan harus menjadi prioritas utama. Ini bisa dilakukan dengan memperkuat kapasitas puskesmas dan rumah sakit daerah, meningkatkan pelatihan tenaga medis, serta memastikan ketersediaan obat dan fasilitas medis yang memadai.

Pemerintah juga perlu mencari cara untuk meningkatkan kepatuhan peserta dalam membayar iuran. Edukasi tentang pentingnya gotong royong dalam sistem BPJS harus digalakkan, sembari memberikan insentif bagi masyarakat yang taat membayar.

Langkah lainnya adalah mendorong keterlibatan sektor swasta untuk berkolaborasi dalam memperkuat sistem kesehatan nasional. Melalui skema kemitraan publik-swasta, beban yang harus ditanggung BPJS dapat dikurangi.

Kesimpulan

Ketika kita membayangkan dunia tanpa BPJS, kita diingatkan pada pentingnya sistem jaminan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan. BPJS bukan sekadar program pemerintah; ia adalah penyelamat bagi jutaan rakyat Indonesia yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan kesehatan yang layak.

Namun, untuk memastikan keberlanjutannya, kita tidak bisa hanya mengandalkan sistem yang ada saat ini. Reformasi harus dilakukan secara menyeluruh, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Kamu yang membaca ini mungkin bertanya-tanya, apakah ada harapan untuk masa depan sistem kesehatan Indonesia? Jawabannya terletak pada komitmen bersama untuk menjaga prinsip gotong royong dan keadilan sosial. Sebab, kesehatan bukanlah barang mewah yang hanya bisa dinikmati segelintir orang. Kesehatan adalah hak dasar setiap manusia, dan tanggung jawab kita bersama untuk menjaganya.

Dengan begitu, kita dapat memastikan bahwa tidak ada satupun rakyat Indonesia yang harus memilih antara menjaga kesehatannya atau mengorbankan kebutuhan hidup lainnya. BPJS, dalam segala keterbatasannya, tetap menjadi harapan yang harus kita jaga dan perbaiki bersama.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun