Tak kalah penting adalah kompleksitas administrasi BPJS yang membuat pengalaman pasien menjadi lebih rumit. Sistem rujukan berjenjang yang diusung BPJS sebenarnya bertujuan untuk mengoptimalkan layanan kesehatan primer seperti puskesmas. Namun, dalam praktiknya, sistem ini sering kali menjadi hambatan bagi pasien yang membutuhkan perawatan segera di rumah sakit.
Bagaimana Jika BPJS Tidak Lagi Menjadi Jaminan Kesehatan?
Dalam skenario terburuk di mana BPJS tidak lagi menjadi jaminan kesehatan, dampaknya bisa sangat besar, baik bagi individu maupun sistem kesehatan secara keseluruhan. Bagi masyarakat miskin, hilangnya BPJS berarti hilangnya satu-satunya akses ke layanan kesehatan yang terjangkau. Bagi mereka yang menderita penyakit kronis atau membutuhkan perawatan intensif, situasi ini bisa menjadi ancaman serius terhadap keselamatan jiwa.
Tanpa BPJS, masyarakat akan bergantung pada dua alternatif utama: membayar langsung biaya perawatan medis atau beralih ke asuransi kesehatan swasta. Keduanya memiliki konsekuensi yang signifikan. Biaya kesehatan di Indonesia cenderung mahal, terutama untuk prosedur yang rumit. Tanpa jaminan sosial seperti BPJS, banyak keluarga akan menghadapi risiko kebangkrutan hanya karena harus membayar biaya rumah sakit.
Sementara itu, asuransi kesehatan swasta juga bukan solusi yang mudah diakses. Premi asuransi swasta umumnya jauh lebih tinggi dibandingkan iuran BPJS, dan kebanyakan produk asuransi memiliki syarat dan ketentuan yang tidak fleksibel. Akibatnya, hanya segelintir masyarakat kelas menengah ke atas yang benar-benar mampu menikmati manfaatnya.
Pelajaran dari Negara Lain
Untuk memahami lebih jauh dampak ketiadaan sistem jaminan kesehatan sosial seperti BPJS, kita dapat melihat pengalaman negara lain. Di Amerika Serikat, misalnya, sebelum hadirnya reformasi kesehatan melalui Affordable Care Act (ACA), jutaan warga tidak memiliki asuransi kesehatan karena tingginya biaya premi. Akibatnya, banyak dari mereka menghindari pergi ke rumah sakit hingga kondisi kesehatan mereka memburuk.
Sebaliknya, negara-negara seperti Inggris dengan sistem kesehatan nasional (NHS) atau Kanada dengan model jaminan kesehatan universal berhasil menunjukkan pentingnya keberadaan jaminan sosial dalam menjaga kesehatan masyarakat. Sistem mereka membuktikan bahwa kesehatan bukanlah sekadar hak istimewa, melainkan kebutuhan dasar yang harus dijamin oleh negara.
Apa yang Harus Dilakukan untuk Menghindari Krisis?
Belajar dari tantangan yang ada, solusi terhadap masalah BPJS harus mencakup reformasi sistem yang lebih mendalam. Pertama-tama, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BPJS harus diperkuat. Pemerintah juga perlu meningkatkan efisiensi dalam mengelola dana yang ada, termasuk dengan memanfaatkan teknologi untuk meminimalkan pemborosan dan mempercepat proses administrasi.
Selain itu, perbaikan kualitas layanan harus menjadi prioritas utama. Ini bisa dilakukan dengan memperkuat kapasitas puskesmas dan rumah sakit daerah, meningkatkan pelatihan tenaga medis, serta memastikan ketersediaan obat dan fasilitas medis yang memadai.
