Kesimpulan
Pada akhirnya, keputusan apakah pemilihan kepala daerah sebaiknya dilakukan oleh DPRD atau tetap melalui pemilu langsung bergantung pada tujuan utama kita sebagai bangsa. Jika tujuannya adalah efisiensi biaya, maka pemilihan oleh DPRD bisa menjadi pilihan. Namun, jika tujuan kita adalah memperkuat demokrasi dan kedaulatan rakyat, pemilu langsung harus tetap dipertahankan, meskipun dengan perbaikan di sana-sini.
Penting untuk diingat bahwa demokrasi bukan hanya tentang bagaimana pemimpin dipilih, tetapi juga bagaimana mereka memimpin setelah terpilih. Oleh karena itu, apapun sistem yang digunakan, fokus utama harus tetap pada memastikan bahwa kepala daerah yang terpilih mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Saat ini, tantangan terbesar bagi kita adalah menciptakan sistem politik yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, demokrasi Indonesia tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar menjadi alat untuk membawa perubahan yang nyata bagi rakyat. Maka, sebelum tergesa-gesa mengubah sistem, ada baiknya kita bertanya pada diri sendiri: apakah masalahnya ada pada mekanisme, atau pada pelaksanaannya? Jika yang kedua, maka jawabannya jelas: perbaikan, bukan penghapusan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H