Filipina adalah salah satu contoh negara yang berhasil memanfaatkan regulasi serupa untuk melawan korupsi. Setelah kejatuhan rezim Ferdinand Marcos, pemerintah Filipina berhasil merampas aset senilai lebih dari $1 miliar yang sebelumnya disimpan di berbagai negara, termasuk Swiss. Proses ini tidak hanya mengembalikan sebagian besar kerugian negara tetapi juga menjadi simbol keberhasilan perjuangan melawan korupsi.
Jika Filipina bisa melakukannya, mengapa Indonesia tidak? Kita memiliki potensi besar untuk mengadopsi langkah serupa. Namun, tanpa landasan hukum yang kuat seperti UU Perampasan Aset, mimpi untuk mengembalikan uang rakyat akan terus menjadi angan-angan.
Tantangan Pengesahan UU Perampasan Aset
Meskipun urgensinya sudah sangat jelas, pengesahan UU Perampasan Aset tidak lepas dari tantangan. Salah satu hambatan terbesar adalah resistensi politik. Banyak pihak khawatir regulasi ini akan digunakan untuk kepentingan tertentu atau disalahgunakan oleh aparat penegak hukum.
Selain itu, ada tantangan teknis yang juga perlu diperhatikan. Misalnya, sistem peradilan Indonesia perlu memastikan bahwa pengambilan aset dilakukan secara adil dan transparan. Institusi penegak hukum, seperti KPK, kejaksaan, dan kepolisian, harus dilengkapi dengan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai untuk melacak aset hingga ke luar negeri.
Namun, tantangan-tantangan ini bukan alasan untuk menunda pengesahan UU Perampasan Aset. Justru, regulasi ini dapat menjadi solusi untuk memperbaiki kelemahan sistem yang selama ini dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.
Mengapa Kita Harus Peduli?
Mungkin kamu bertanya-tanya, apa hubungannya dengan kamu? Jawabannya sederhana: uang yang dirampas oleh koruptor adalah uang rakyat. Uang itu seharusnya digunakan untuk membangun sekolah tempat anak-anakmu belajar, rumah sakit tempat keluargamu berobat, atau jalan yang kamu gunakan setiap hari.
Dengan membiarkan aset hasil korupsi tidak dirampas, kita secara tidak langsung membiarkan korupsi terus berlanjut. Koruptor akan merasa tidak ada konsekuensi serius atas perbuatannya karena meskipun mereka dipenjara, aset mereka tetap aman.
Kamu bisa menjadi bagian dari perubahan dengan mendukung pengesahan UU Perampasan Aset. Suaramu, dukunganmu, dan partisipasimu dalam menyuarakan pentingnya regulasi ini akan memberikan tekanan kepada DPR untuk segera bertindak.
Kesimpulan
