Mohon tunggu...
Frans Leonardi
Frans Leonardi Mohon Tunggu... Akuntan - Freelace Writer

Sebagai seorang introvert, Saya menemukan kekuatan dan kreativitas dalam ketenangan. Menyukai waktu sendirian untuk merenung dan mengeksplorasi ide-ide baru, ia merasa nyaman di balik layar ketimbang di sorotan publik. seorang amatir penulis yang mau menyampaikan pesannya dengan cara yang tenang namun , menjembatani jarak antara pikiran dan perasaan. Salam dari saya Frans Leonardi

Selanjutnya

Tutup

Money Pilihan

Ekonomi Lagi Sulit, Bijakkah Pemerintah Menaikkan PPN Menjadi 12%?

18 November 2024   09:17 Diperbarui: 18 November 2024   11:29 55
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Mencari Alternatif Kebijakan yang Lebih Adil

Jika menaikkan PPN dianggap terlalu membebani, apakah ada alternatif lain? Salah satu pendekatan yang bisa dipertimbangkan adalah menerapkan tarif progresif. Tarif ini berarti barang atau jasa yang dianggap kebutuhan dasar, seperti beras, sayur, dan obat-obatan, dibebaskan dari kenaikan PPN. Sebaliknya, barang-barang mewah seperti mobil sport atau perhiasan emas dikenakan tarif yang lebih tinggi.

Di beberapa negara, pendekatan ini terbukti efektif. Contohnya, di Inggris, barang kebutuhan pokok dikenakan tarif PPN sebesar 0%, sementara barang mewah dikenakan tarif hingga 20%. Pendekatan seperti ini bisa menjadi solusi untuk melindungi kelompok rentan tanpa mengurangi pemasukan negara.

Keterbukaan Pemerintah dalam Pengelolaan Pajak

Kamu mungkin sering mendengar kritik tentang bagaimana pajak yang kamu bayar digunakan. Ketidakjelasan ini sering kali menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap kebijakan pajak, termasuk kenaikan PPN. Oleh karena itu, transparansi sangat penting. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang diperoleh dari PPN digunakan untuk hal-hal yang benar-benar mendukung kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, subsidi pendidikan, atau layanan kesehatan.

Sebagai contoh, saat pemerintah menaikkan PPN menjadi 11%, janji untuk meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan menjadi sorotan utama. Namun, tanpa bukti nyata di lapangan, masyarakat akan terus merasa skeptis terhadap efektivitas kebijakan tersebut.

Apa yang Bisa Dipelajari?

Indonesia bukan satu-satunya negara yang menghadapi dilema ini. Beberapa negara berkembang lainnya juga pernah berada dalam situasi serupa. Sebagai contoh, India pada 2017 menerapkan reformasi pajak dengan menaikkan tarif pajak konsumsi, namun memberikan berbagai insentif untuk sektor kecil dan menengah. Hasilnya, meskipun ada kenaikan pendapatan negara, mereka berhasil menjaga daya beli masyarakat dengan memberikan subsidi langsung kepada kelompok ekonomi bawah.

Belajar dari kasus ini, Indonesia juga bisa menerapkan kebijakan kompensasi seperti subsidi langsung atau program bantuan sosial yang lebih terarah untuk melindungi masyarakat rentan.

Apakah Kenaikan PPN Langkah yang Bijak?

Kebijakan menaikkan PPN memang tidak sepenuhnya salah. Langkah ini dapat menjadi solusi jangka pendek untuk menambal defisit anggaran negara. Namun, apakah kebijakan ini tepat di tengah situasi ekonomi yang tidak stabil? Jawabannya tergantung pada bagaimana pemerintah mengelola dampaknya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun