Ungkapan "peraturan ada untuk dilanggar" sering kali terdengar sebagai candaan di tengah masyarakat Indonesia. Namun, jika dicermati lebih dalam, ungkapan ini tidak sekadar lelucon. Ia mencerminkan realitas kebiasaan yang sudah mengakar di sebagian besar masyarakat kita. Peraturan yang dibuat untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama kerap kali dianggap fleksibel, atau bahkan dianggap tidak perlu diikuti ketika tidak ada konsekuensi langsung. Fenomena ini tidak hanya terjadi dalam skala kecil, tetapi sudah menjadi kebiasaan sehari-hari yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia.
Salah satu contoh nyata yang paling mudah ditemui adalah perilaku di jalan raya. Ketika berkendara, kamu pasti sering melihat pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm, atau mobil yang melanggar lampu merah. Padahal, helm dan rambu lalu lintas bukan hanya sekadar formalitas; mereka adalah aturan keselamatan yang bertujuan untuk melindungi setiap orang di jalan. Tetapi, banyak yang merasa aturan tersebut hanya berlaku jika ada polisi yang mengawasi. Fakta bahwa aturan itu bisa diabaikan ketika "aman dari pandangan" menunjukkan betapa rendahnya kesadaran terhadap pentingnya mematuhi peraturan.
Tidak hanya di jalan raya, di tempat umum pun sering kali kita temui pelanggaran peraturan yang dianggap remeh. Contohnya adalah budaya antre yang sering kali diabaikan. Di stasiun kereta, bank, atau pusat layanan umum lainnya, selalu ada saja orang yang mencoba memotong antrean. Mereka merasa waktu mereka lebih penting, sehingga merasa berhak mendahului orang lain. Padahal, antre adalah salah satu bentuk disiplin dan saling menghargai waktu serta hak orang lain.
Pelanggaran kecil seperti ini, meskipun terlihat sepele, sebenarnya mencerminkan masalah yang lebih besar. Jika satu orang melanggar peraturan, mungkin dampaknya tidak begitu terasa. Tetapi, jika banyak orang yang melakukannya, maka ketertiban pun akan runtuh. Masyarakat akan hidup dalam ketidakpastian karena aturan yang seharusnya menjadi pedoman bersama tidak lagi dihargai. Akibatnya, kekacauan sosial bisa saja terjadi, di mana setiap orang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa memperhatikan dampak terhadap orang lain.
Mengapa Kebiasaan Ini Begitu Mengakar di Masyarakat?
Ada beberapa faktor yang membuat kebiasaan melanggar peraturan begitu sulit dihilangkan. Pertama, lemahnya penegakan hukum dan pengawasan menjadi salah satu penyebab utama. Ketika pelanggaran tidak diikuti dengan sanksi yang tegas, masyarakat merasa bahwa melanggar peraturan adalah hal yang biasa. Mereka percaya bahwa selama tidak tertangkap, maka tidak ada konsekuensi yang perlu dikhawatirkan. Contoh konkret bisa dilihat dari minimnya pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan-jalan kecil. Pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm, misalnya, sering kali merasa aman karena tidak ada polisi di sekitar.
Kedua, ada mentalitas yang berkembang di masyarakat bahwa melanggar peraturan "asal tidak merugikan orang lain" adalah hal yang bisa ditoleransi. Mentalitas ini menciptakan ruang bagi orang untuk mencari pembenaran ketika mereka melanggar aturan. Misalnya, seseorang mungkin merasa tidak masalah memotong antrean karena berpikir bahwa tindakannya hanya memengaruhi sedikit orang, dan orang lain bisa tetap melanjutkan antrean setelahnya. Padahal, tindakan seperti ini menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap hak orang lain dan prinsip keadilan.
Ketiga, beberapa aturan di Indonesia memang dianggap kurang relevan atau bahkan sulit untuk diterapkan. Misalnya, peraturan parkir di daerah-daerah padat penduduk sering kali tidak memadai, sehingga memaksa orang untuk parkir sembarangan. Di sini, masyarakat merasa terpaksa melanggar aturan bukan karena mereka ingin, tetapi karena tidak ada solusi yang lebih baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak semua pelanggaran muncul dari niat buruk, melainkan karena adanya ketidaksesuaian antara peraturan dengan kondisi lapangan.
Kaitan dengan Budaya Lokal
Fenomena melanggar peraturan juga tidak bisa dilepaskan dari budaya lokal. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang memiliki sifat gotong royong dan solidaritas tinggi, terkadang aturan dianggap fleksibel karena adanya "kebiasaan menolong" atau sikap saling membantu. Misalnya, ketika seseorang dikenai denda karena parkir sembarangan, bisa jadi orang di sekitarnya justru akan membantunya menghindari hukuman dengan mengintervensi pihak berwenang. Sikap seperti ini muncul dari niat baik untuk menolong, tetapi sering kali justru melanggengkan kebiasaan melanggar aturan.
Budaya "asal bapak senang" juga berperan dalam memperburuk fenomena ini. Banyak orang yang mengikuti aturan hanya ketika berada di bawah pengawasan langsung, atau jika ada pihak otoritas yang mereka hormati. Namun, begitu pengawasan itu hilang, kepatuhan terhadap aturan pun ikut hilang. Sikap ini mencerminkan kurangnya kesadaran pribadi terhadap pentingnya aturan bagi kebaikan bersama.
Dampak Jangka Panjang
Pelanggaran aturan yang dilakukan secara terus-menerus dan meluas tentu akan memberikan dampak negatif jangka panjang bagi masyarakat. Pertama, hal ini dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika orang melihat bahwa aturan bisa dilanggar tanpa konsekuensi, maka wibawa hukum pun akan menurun. Masyarakat tidak lagi memandang hukum sebagai sesuatu yang harus dihormati, melainkan hanya sebagai alat yang bisa diabaikan jika memungkinkan.
Selain itu, budaya melanggar peraturan juga bisa berdampak pada rendahnya produktivitas dan kualitas hidup. Di jalan raya, misalnya, pelanggaran aturan lalu lintas dapat menyebabkan kemacetan dan kecelakaan yang tidak perlu. Hal ini tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga berdampak pada masyarakat luas dalam bentuk waktu yang terbuang dan potensi kerugian ekonomi.
Membangun Kesadaran Bersama
Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada langkah-langkah konkret yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Pertama, penegakan hukum harus diperkuat. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap pelanggaran aturan, sekecil apa pun, diberikan sanksi yang sesuai. Konsistensi dalam penegakan hukum akan memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa aturan bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja.
Kedua, perlu ada edukasi yang lebih intensif mengenai pentingnya mematuhi aturan. Pendidikan karakter di sekolah-sekolah bisa menjadi langkah awal untuk membentuk generasi yang lebih menghargai aturan dan disiplin. Selain itu, kampanye sosial yang mengangkat isu kepatuhan terhadap aturan juga bisa dilakukan, dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat atau influencer yang memiliki pengaruh di kalangan publik.
Ketiga, aturan yang ada harus relevan dan mudah diterapkan. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap peraturan yang dirasa tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Misalnya, masalah parkir di daerah padat penduduk bisa diselesaikan dengan menyediakan lahan parkir alternatif atau memperbaiki tata kelola lalu lintas di wilayah tersebut. Dengan begitu, masyarakat tidak lagi merasa terpaksa melanggar aturan karena keadaan yang tidak mendukung.
Kesimpulan
Peraturan bukanlah sesuatu yang dibuat untuk dilanggar, tetapi untuk dipatuhi demi kebaikan bersama. Kebiasaan melanggar aturan di Indonesia, meskipun tampak sepele, bisa berdampak buruk jika tidak segera diatasi. Setiap individu memiliki peran dalam menjaga ketertiban dan disiplin, dimulai dari hal-hal kecil seperti mematuhi rambu lalu lintas hingga menghormati budaya antre. Dengan membangun kesadaran bersama dan memperkuat penegakan hukum, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih tertib, disiplin, dan menghargai aturan. Pada akhirnya, kepatuhan terhadap peraturan bukan hanya soal menghindari hukuman, tetapi juga soal menunjukkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap sesama.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
