Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang diharapkan menjadi benteng utama perlindungan data masyarakat, baru disahkan pada September 2022 setelah pembahasannya memakan waktu yang sangat lama. Meskipun UU ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan data, implementasinya masih jauh dari harapan. Regulasi tanpa pengawasan dan penerapan yang ketat tidak akan berarti apa-apa. Kominfo perlu berbenah dalam hal pengawasan dan pelaksanaan kebijakan ini, memastikan semua pihak, termasuk perusahaan teknologi, tunduk pada aturan yang ada.
Kominfo harus mengambil langkah tegas dalam memastikan setiap perusahaan teknologi yang beroperasi di Indonesia memiliki standar keamanan data yang tinggi. Perusahaan-perusahaan besar, terutama yang menyimpan data pribadi pengguna, harus diwajibkan untuk menjalani audit keamanan secara berkala, serta meningkatkan perlindungan sistem mereka dari ancaman siber.
Langkah Konkret yang Perlu Dilakukan
Kominfo tidak bisa lagi hanya mengandalkan langkah-langkah reaktif yang dilakukan setelah masalah muncul. Dibutuhkan pendekatan yang lebih sistematis dan menyeluruh untuk mencegah kebocoran data di masa depan. Berikut adalah beberapa langkah konkret yang seharusnya diambil:
Peningkatan Standar Keamanan Siber
Kominfo harus menetapkan standar keamanan siber yang lebih ketat untuk semua penyedia layanan digital di Indonesia. Perusahaan yang gagal memenuhi standar ini harus diberikan sanksi tegas. Langkah ini akan memaksa perusahaan untuk berinvestasi dalam teknologi keamanan yang lebih canggih dan meminimalkan risiko kebocoran.Audit dan Sertifikasi Keamanan Secara Berkala
Setiap perusahaan yang mengelola data pribadi harus diwajibkan menjalani audit keamanan secara berkala. Ini akan memastikan bahwa sistem mereka selalu up-to-date dan siap menghadapi ancaman terbaru. Sertifikasi keamanan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi juga dapat menjadi jaminan bahwa perusahaan tersebut serius dalam menjaga data pengguna.Edukasi Masyarakat
Tidak hanya perusahaan yang perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan data. Masyarakat umum juga harus diedukasi tentang cara melindungi data pribadi mereka. Kominfo bisa menjalankan kampanye nasional untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran masyarakat terhadap ancaman kebocoran data.Penggunaan Teknologi Canggih
Investasi dalam teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI) dan blockchain dapat membantu mendeteksi dan mencegah kebocoran data sebelum terjadi. AI dapat digunakan untuk memantau anomali dalam akses data, sementara blockchain dapat memberikan keamanan tambahan melalui desentralisasi data.-
Kerjasama Internasional
Mengingat serangan siber sering kali bersifat lintas negara, Kominfo juga perlu menjalin kerjasama dengan negara lain dalam hal pertukaran informasi dan teknologi keamanan. Kerjasama ini akan memudahkan dalam mendeteksi dan mencegah serangan yang mungkin datang dari luar negeri.
Kapan Kominfo Akan Berbenah?
