Jaminan Kesehatan untuk Semua Kalangan, Apa Hanya Angan-angan Kita?

Jaminan kesehatan yang ramah untuk semua orang dan latar belakang, adalah sebuah konsep yang diimpikan oleh banyak negara, dan seharusnya menjadi hak setiap masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi. 

Indonesia sendiri upaya untuk mewujudkan jaminan kesehatan yang merata sudah lama dijalankan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan BPJS Kesehatan. 

Namun, apakah benar program ini dapat memberikan jaminan kesehatan untuk semua kalangan? Atau masih banyak kendala yang membuatnya hanya menjadi angan-angan?

Baca juga: Pendidikan Layak apa Hanya Mimpi untuk si Miskin?

Jaminan kesehatan yang merata berarti setiap orang, baik mereka yang tinggal di kota besar maupun di pedesaan terpencil, berhak mendapatkan akses yang sama terhadap layanan kesehatan berkualitas. 

Sayangnya, kesenjangan yang terjadi antara daerah perkotaan dan pedesaan masih sangat jelas terlihat. Di kota besar seperti Jakarta, fasilitas kesehatan modern mudah dijangkau, dengan dokter spesialis yang siap melayani. 

Sebaliknya, di pelosok-pelosok negeri, akses terhadap layanan kesehatan sering kali terbatas. Fasilitas kesehatan yang memadai masih sangat sulit dijangkau, dan tenaga medis yang kompeten pun jumlahnya sangat minim.

Kesenjangan Akses Kesehatan, Masalah Utama yang Belum Teratasi

Baca juga: Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus, Apa Hanya Sekadar Mimpi?

Salah satu permasalahan terbesar dalam sistem jaminan kesehatan di Indonesia adalah belum meratabya akses layanan kesehatan itu sendiri. 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, sekitar 14,4% masyarakat di daerah terpencil tidak memiliki akses yang mudah ke fasilitas kesehatan. 

Hal ini tentu sangat ironis mengingat salah satu tujuan utama JKN adalah menyediakan layanan kesehatan yang merata bagi seluruh penduduk Indonesia, tanpa memandang lokasi.

Contoh dari kesenjangan ini dapat dilihat di beberapa daerah terpencil seperti di Papua dan Nusa Tenggara Timur. Akses menuju rumah sakit atau puskesmas membutuhkan perjalanan panjang dan memakan waktu berjam-jam. 

Belum lagi, infrastruktur yang terbatas seperti jalan yang rusak dan transportasi yang minim membuat akses ke layanan kesehatan menjadi semakin sulit. 

Kondisi ini sangat berbeda dengan daerah perkotaan, di mana fasilitas kesehatan modern, lengkap dengan dokter spesialis, tersedia dengan mudah.

Kamu mungkin bertanya-tanya, apakah jaminan kesehatan untuk semua ini benar-benar dapat diwujudkan jika kesenjangan ini masih terjadi? 

Jawabannya, tentu tidak akan mudah. Meskipun pemerintah telah berupaya memperbaiki infrastruktur dan distribusi tenaga medis, langkah ini memerlukan waktu yang panjang dan investasi yang tidak sedikit.

BPJS Kesehatan Program yang Masih Penuh Tantangan

BPJS Kesehatan, sebagai salah satu pilar utama Jaminan Kesehatan Nasional, telah beroperasi sejak tahun 2014. Program ini bertujuan untuk memberikan akses layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia. 

Namun, kenyataannya, BPJS Kesehatan masih menghadapi banyak tantangan yang membuat impian jaminan kesehatan untuk semua terasa sulit tercapai.

Salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan adalah defisit anggaran. Menurut laporan Kementerian Keuangan, pada tahun 2019, BPJS Kesehatan mengalami defisit anggaran sebesar Rp13 triliun. 

Defisit ini terjadi karena besarnya beban yang harus ditanggung BPJS akibat tingginya jumlah klaim yang diajukan masyarakat. 

Akibatnya, pelayanan yang diberikan kepada peserta BPJS sering kali tidak maksimal, dengan antrian panjang, keterbatasan obat-obatan, hingga pelayanan yang kurang memuaskan di beberapa rumah sakit.

Selain itu, masalah lain yang dihadapi adalah tingginya angka tunggakan iuran dari peserta BPJS mandiri. Banyak masyarakat yang tidak mampu membayar iuran BPJS secara rutin, terutama dari kalangan menengah ke bawah. 

Berdasarkan data BPJS Kesehatan tahun 2021, sekitar 30% peserta BPJS mandiri menunggak iuran. Hal ini tentu berdampak pada stabilitas keuangan BPJS dan mempengaruhi kualitas layanan kesehatan yang diberikan.

Kamu mungkin pernah mendengar keluhan dari masyarakat terkait BPJS Kesehatan, mulai dari antrian yang panjang hingga keterbatasan fasilitas. 

Ini adalah bukti nyata bahwa masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan jika kita ingin mewujudkan jaminan kesehatan yang merata untuk semua kalangan.

Bagaimana dengan Kualitas Layanan Kesehatan?

Selain akses yang tidak merata, kualitas layanan kesehatan juga menjadi perhatian utama. Meski BPJS Kesehatan telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, beberapa peserta BPJS mengeluhkan pelayanan yang mereka terima, terutama di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. 

Banyak di antara mereka yang merasa bahwa mereka mendapatkan pelayanan yang kurang optimal dibandingkan dengan pasien non-BPJS.

Menurut laporan Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2020, terdapat beberapa keluhan utama terkait layanan BPJS Kesehatan. Di antaranya adalah antrian yang sangat panjang untuk mendapatkan layanan, keterbatasan obat-obatan, hingga perbedaan perlakuan antara pasien BPJS dan pasien umum. 

Hal ini tentu saja menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan menimbulkan keraguan apakah jaminan kesehatan yang inklusif benar-benar bisa diwujudkan.

Di sisi lain, beberapa rumah sakit juga mengeluhkan tarif yang diberikan oleh BPJS Kesehatan untuk setiap layanan yang mereka berikan. 

Tarif yang dinilai terlalu rendah ini membuat beberapa rumah sakit kesulitan untuk memberikan layanan yang optimal kepada peserta BPJS. 

Akibatnya, kualitas pelayanan yang diterima oleh peserta BPJS sering kali tidak sebaik pelayanan yang diterima oleh pasien umum yang membayar secara mandiri.

Apakah Jaminan Kesehatan untuk Semua Hanya Sebuah Angan-angan?

Meskipun banyak tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan jaminan kesehatan yang merata untuk semua, bukan berarti impian ini tidak bisa tercapai. 

JKN dan BPJS Kesehatan adalah langkah awal yang sudah cukup baik, namun perlu adanya perbaikan yang lebih komprehensif. 

Salah satu solusi yang bisa diambil adalah memperbaiki sistem pembiayaan BPJS Kesehatan agar lebih berkelanjutan dan memastikan iuran yang dibayarkan oleh peserta sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka.

Pemerintah juga perlu terus berupaya memperbaiki infrastruktur kesehatan, terutama di daerah terpencil. Program seperti Nusantara Sehat yang mengirim tenaga kesehatan ke daerah-daerah pelosok merupakan langkah yang positif, namun masih perlu ditingkatkan agar pemerataan tenaga medis benar-benar terjadi. 

Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan bagaimana cara memanfaatkan program-program kesehatan yang sudah ada juga sangat penting. 

Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami manfaat dari BPJS Kesehatan, sehingga mereka enggan mendaftar atau memanfaatkan program tersebut.

Menuju Jaminan Kesehatan yang Merata untuk Semua

Pada akhirnya, jaminan kesehatan untuk semua kalangan bukanlah angan-angan yang mustahil. Meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, impian ini bisa menjadi kenyataan. 

Langkah pertama yang perlu diambil adalah memperbaiki sistem yang sudah ada, memastikan bahwa BPJS Kesehatan dapat beroperasi dengan lebih efisien dan berkelanjutan, serta terus berupaya memperbaiki akses dan kualitas layanan kesehatan di seluruh Indonesia.

Kamu, sebagai bagian dari masyarakat, juga memiliki peran penting dalam mewujudkan jaminan kesehatan yang inklusif ini. 

Jadi dengan mendukung program-program kesehatan yang ada, membayar iuran BPJS secara tepat waktu, serta terus memberikan masukan kepada pemerintah tentang perbaikan yang diperlukan, kita semua bisa bergerak menuju sistem kesehatan yang lebih baik dan merata. 

Jaminan kesehatan untuk semua bukanlah angan-angan belaka, tetapi tujuan yang bisa kita capai bersama.